JAKARTA, LINTAS – Inpres Jalan Daerah (IJD) pasca-IJD 2023 sukses dilaksanakan, dipastikan akan belanjut. Saat ini pembahasannya sudah ada di Sekretariat Negara (Setneg). Adapun pemilihan lokasi pelaksanaan IJD diharapkan tepat sehingga anggaran yang digunakan bisa menghasilkan jalan dengan nilai manfaat tinggi.
Hal ini disampaikan oleh Ahmad Zainuddin, Perencana Ahli Madya Koordinator Bidang Jalan dan Udara Direktorat Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat Peluncuran dan Bedah Buku Jalan Keadilan Sosial untuk Indonesia, Rabu (26/2/2025), di Hotel Ambhara, Jakarta.
“Evaluasi terhadap IJD 2023 dilakukan bersama (Bappenas dan Kementerian PU), karena yang melaksanakan kan PU, sebagai contoh (evaluasi) bagaimana pemilihan lokasi jangan sampai di antara sekian jalan (yang ditingkatkan kualitasnya), yang lewat juga sepi. Jika hanya bicara kesiapan, yang siap banyak, sehingga dari uang yang terbatas itu kita bisa mendapatkan jalan yang punya nilai manfaat tinggi,” kata Zainuddin kepada majalahlintas.com.
Pada pelaksanaan IJD 2023, diakui Zainudin, pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat pragmatis. Hal ini terkait dengan kesiapan pemerintah, utamanya soal anggaran.
“Alokasi anggaran (saat IJD 2023) turun di ujung sehingga penentuan lokasi sedikit bersifat pragmatis. Karena itu diperlukan pendekatan yang tepat untuk melanjutkan IJD ini,” kata Zainudin.
Pendekatan program, menurut Zainudin, sangat tepat untuk proyek IJD selanjutnya karena memungkinkan pelaksanaannya dengan kontrak tahun jamak (multiyears contract). Dengan begitu, kualitas jalan yang dikerjakan bisa terjamin dan tidak akan mangkrak.
Merespons hal itu, Ahnes Intan, Kepala Subdirektorat Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU–mewakili Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar–mengatakan setuju dengan pendekatan program seperti yang disampaikan Zainudin. Namun, kondisi yang terjadi terkadang tidak sesuai harapan, terutama soal anggaran.
“Kalau kita (PU) maunya akumulasi ya. Kalau (pendekatan) program kan lebih bagus, artinya terus langsung tuntas semua. Namun, karena uang terbatas, turun pada waktu sudah mepet-mepet jadinya kemampuan kontrak pelaksanaan itu terbatas. Satu-dua bulan dengan enam bulan kan beda ya target yang bisa dicapai,” ujar Ahnes.
Sekadar memberi contoh, Ahnes mengatakan, kalau misalnya dibutuh 10 km waktu kontrak hanya dua bulan atau tiga bulan, jelas tidak memungkinkan.
Terkait kepastian IJD dilanjutkan, Ahnes mengatakan, Kementerian PU sudah mengirimkan rancangan inpresnya kepada Setneg. “Tinggal menunggu lanjutan pembahasannya. Kami biasanya juga bersama Pak Zainudin membahasnya,” ujar Ahnes.
Dalam peluncuran dan bedah buku–yang dimoderatori Novan–tersebut hadir juga pengamat kebijakan publik yang juga anggota Badan Pelaksana Jalan TOl (BPJT) Unsur Masyarakat Tulus Abadi. Dalam kesempatan tersebut ia mengimbau agar dalam pembangunan jalan akses menuju jalan tol dibuat lebih layak.
Baca Juga: Pengamat: Pembangunan Jalan Daerah Harus Terkoneksi dengan Jalan Tol
“Banyak masyarakat yang mengeluh, jalan tolnya sudah bagus, tetapi jalan aksesnya masih sempit dan tidak layak,” kata Tulus.
Buku IJD
Buku Jalan Keadilan Sosial untuk Indonesia yang diluncurkan oleh PT Lintas Media Infrastruktur ditulis oleh Pepih Nugraha, Wartawan Senior harian Kompas (hingga 2016). Ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Lintas, setelah Kaki-kaki Riang di Atas Jembatan dan IKN Bukan Kota Fisik.
Pepih menegaskan bahwa buku Jalan Keadilan Sosial untuk Indonesia yang terdiri dari tiga jilid tersebut adalah tonggak sejarah atau monumen keberhasilan pemerintah dalam melakukan terobosan meningkatkan kualitas jalan daerah.
Pemimpin Umum dan Direktur Utama PT LMI Paul Ames Halomoan Siaahan mengatakan bahwa Lintas akan terus menyediakan literasi tentang infrastruktur dan transportasi. “Semoga buku-buku yang diterbitkan Lintas ini bisa menambah khazanah literatur di Indonesia,” ujarnya. (HRZ)
Untuk memperoleh buku Jalan Keadilan Sosial untuk Indonesia dan buku lainnya bisa menghubungi: Dewo (0812-1357-0717)
