JAKARTA, LINTAS – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas layanan transportasi Nataru yang dinilai berjalan selamat, aman, dan lancar meski terjadi lonjakan mobilitas masyarakat.
“Alhamdulillah, secara umum Penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy dalam rapat bertajuk Evaluasi Layanan Infrastruktur dan Transportasi dalam Rangka Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Tembus 110,43 Juta Orang
Berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD), Menhub mengungkapkan bahwa selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 tercatat sekitar 110,43 juta orang melakukan perjalanan. Angka tersebut meningkat 16,65 persen dibandingkan realisasi Nataru 2024/2025 yang mencapai sekitar 94,67 juta orang.
Baca Juga: MRT Fase 2 Thamrin–Kota Dikebut, JICA Langsung Bayar ke Kontraktor
“Kenaikan signifikan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur panjang, sekaligus menjadi tantangan besar dalam menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi nasional,” kata Dudy.
Meski terjadi lonjakan pergerakan, penyelenggaraan transportasi nasional tetap dapat dikendalikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta kesiapsiagaan petugas di lapangan. Pemerintah juga mengoperasikan posko terpadu dengan ratusan titik pantau di berbagai simpul transportasi.
Tercatat, posko dan titik pemantauan tersebar di 115 terminal tipe A, 62 terminal tipe B, 471 stasiun kereta api, 257 bandara, 264 pelabuhan laut, 248 pelabuhan penyeberangan, 42 gerbang tol, serta 44 ruas jalan arteri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons cepat terhadap dinamika di lapangan, termasuk antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem.
Biaya Perjalanan
Selain aspek keselamatan dan kelancaran, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat. Selama masa Nataru, pemerintah memberlakukan program diskon tarif angkutan umum di berbagai moda transportasi.
Untuk penerbangan domestik, hasil pemantauan menunjukkan penurunan harga tiket pada periode puncak berada di kisaran 15–19 persen dibandingkan harga sebelum diskon. Bahkan pada sejumlah rute tertentu, penurunan tarif mencapai hingga 24 persen.
“Kebijakan ini efektif membantu masyarakat mengakses layanan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Dudy.
Mudik Gratis
Selain itu, program mudik gratis pada masa Nataru yang mencakup moda darat, laut, dan perkeretaapian juga dimanfaatkan oleh puluhan ribu masyarakat.
Program ini dinilai mampu meringankan beban biaya perjalanan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sekaligus berkontribusi mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama.
Capaian positif penyelenggaraan angkutan Nataru juga tercermin dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Survei tersebut mencatat nilai kepuasan sebesar 87,43 dengan kategori sangat puas, menandakan kebijakan dan langkah operasional pemerintah dirasakan langsung manfaatnya oleh pengguna jasa transportasi.
Ada Sejumlah Catatan
Meski demikian, Menhub Dudy menegaskan masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang perlu ditingkatkan ke depan, antara lain penguatan mitigasi cuaca ekstrem, peningkatan keselamatan di titik-titik rawan kecelakaan, serta optimalisasi pelayanan di simpul-simpul transportasi.
“Evaluasi dari DPR, masukan para pemangku kepentingan, serta pengalaman masyarakat selama Nataru menjadi bekal penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi, baik pada angkutan Lebaran maupun libur panjang berikutnya agar lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Menhub juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru tidak terlepas dari tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto, serta kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, serta jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. (CHI)
Baca Juga: Rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soeta dan Cawang–Jababeka Segera Diluncurkan
