JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan pentingnya infrastruktur sumber daya air (SDA) sebagai fondasi swasembada pangan nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, dikutip dari rilis pers, ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan pengelolaan air. Ia menekankan perlunya infrastruktur air yang tangguh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim.
Hal itu disampaikan dalam webinar “Air untuk Negeri” yang diselenggarakan Kementerian PU secara daring pada Senin (16/6/2025).
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turut mengingatkan, air dan sanitasi adalah tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat menjaga kelestarian air demi generasi mendatang.
“Air adalah warisan bersama yang harus kita jaga dan kelola,” kata Hanif.
Senada dengan itu, Dirjen SDA Lilik Retno Cahyadiningsih yang mewakili Menteri PU menyatakan bahwa air adalah tulang punggung swasembada pangan. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas nasional.
Lilik mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti ketimpangan distribusi air, perubahan iklim, degradasi sumber daya air, hingga konflik pemanfaatan antar sektor.
“Tanpa intervensi negara, ketahanan air dan pangan sulit tercapai. Maka, irigasi untuk pertanian rakyat harus kita utamakan,” ujar Lilik.
Jaringan Irigasi
Pemerintah saat ini mengacu pada Inpres No 2 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Kementerian PU sedang mengoptimalkan 665.485 hektar lahan pertanian di 14 provinsi dan memperkuat jaringan irigasi untuk mendukung musim tanam kedua.
Baca Juga: Swasembada Pangan Butuh Prioritas Air Irigasi, Kementerian PU Fokus Kawal Infrastruktur
Ditargetkan hingga 2029, sawah fungsional beririgasi mencapai 62,37 persen, layanan irigasi berbasis waduk 16,57 persen, dan efisiensi air 0,43 dollar AS per m³.
Lilik juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM).
“Tak ada yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix—antara pemerintah, akademisi, petani, swasta, dan masyarakat—adalah kunci menjaga keseimbangan konservasi dan pemanfaatan air,” ujarnya.
Sekretaris Kemenko Infrastruktur Ayodhia Kalake berharap webinar ini menghasilkan langkah konkret menuju pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. (HRZ)
