JAKARTA, LINTAS — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kebutuhan tambahan anggaran untuk memastikan kelancaran proyek besar ini.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Anggaran tambahan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan sarana dan prasarana penting untuk pusat pemerintahan, termasuk fasilitas legislatif dan yudikatif, yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Basuki menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung operasional pemerintahan di IKN, mulai dari fasilitas legislatif, yudikatif, hingga konektivitas antar kawasan.
“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” ujar Basuki di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Pentingnya anggaran tambahan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan bahwa IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi.
Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus adalah pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif, yang akan menjadi pusat keputusan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Gedung Legislatif dan Yudikatif
Rencana pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN menjadi salah satu fokus utama Basuki, yang mengungkapkan bahwa proyek ini akan segera dilelang pada awal 2025.
“Tahun depan sudah Januari kan? Iya [dilelangnya], bulan depan,” kata Basuki, menegaskan bahwa proses ini sudah dalam tahap persiapan.
Penyelesaian gedung-gedung ini diharapkan dapat mendukung kelancaran transisi pemerintahan menuju IKN dalam beberapa tahun ke depan.
Presiden Prabowo Subianto, melalui arahan langsung kepada Otorita IKN, telah menekankan pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur inti di IKN.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah penyelesaian sarana dan prasarana untuk lembaga legislatif dan yudikatif, yang harus siap beroperasi pada 2028.
Sebagaimana diungkapkan Basuki, “Yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap, plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028,” tegasnya.
Tantangan Pembiayaan
Pemerintah menargetkan bahwa dalam waktu 4 hingga 5 tahun, IKN harus sudah benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa percepatan pembangunan sarana dan prasarana di IKN menjadi kunci agar ibu kota baru ini dapat segera digunakan secara maksimal.
Namun, target ambisius ini menghadapi tantangan besar terkait dengan keterbatasan anggaran.
Untuk mencapai target tersebut, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN sedang berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran yang diperlukan.
“Dengan anggaran yang ada, kami bisa mengerjakan banyak hal, tetapi tentu saja jika ada penambahan, kami bisa lebih cepat menyelesaikan proyek-proyek penting,” tambah Basuki.
Peran Investasi
Menghadapi tantangan anggaran yang terbatas, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah menarik investasi, baik domestik maupun internasional, untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di IKN.
Basuki menyebutkan bahwa beberapa investor sudah menyatakan minat mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, terutama di sektor perumahan, perkantoran, dan fasilitas publik lainnya.
Proyek-proyek tersebut tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di IKN, tetapi juga untuk mendukung ekosistem yang akan menjadi tempat bagi aparatur negara dan pejabat pemerintahan.
Pembangunan ekosistem yang mendukung kehidupan di IKN juga menjadi bagian dari perencanaan besar pemerintah. Selain infrastruktur utama untuk lembaga legislatif dan yudikatif, fasilitas hunian, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya juga harus segera dipersiapkan untuk mendukung kelancaran operasional IKN.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan bahwa percepatan pembangunan IKN mencakup seluruh ekosistem, tidak hanya kantor pemerintahan, tetapi juga hunian dan fasilitas pendukung yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang akan bertugas di sana.
Dengan penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun yang sedang diajukan, Otorita IKN berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penting di IKN, termasuk gedung legislatif, yudikatif, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan terbesar dalam merealisasikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang siap beroperasi pada 2028.
Namun, dengan dukungan investasi dan koordinasi yang erat antara Otorita IKN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, diharapkan pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi sebagai ibu kota masa depan Indonesia. (GIT)
