JAKARTA, LINTAS – Apakah Jakarta dan kota besar lain di Indonesia akan segera pulih usai demo besar-besaran? Jawabannya: ya. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah bergerak cepat dengan menyiapkan anggaran hingga Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) yang rusak.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden agar pemulihan dilakukan tanpa menunda waktu.
“Arahan Pak Presiden jelas, semua fasilitas publik yang rusak harus segera dibangun ulang. Kami sudah siapkan anggaran darurat sekitar Rp900 miliar untuk pemulihan di seluruh Indonesia, dengan fokus utama di Jakarta,” ujar Dody, Selasa (2/9/2025).
Jakarta jadi Prioritas Perbaikan
Dody menjelaskan, Jakarta menjadi prioritas utama karena statusnya sebagai ibu kota negara dan pusat perhatian publik. Banyak aset dan fasilitas publik di Jakarta rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejumlah gedung pemerintah, sarana transportasi, dan infrastruktur jalan harus segera dipulihkan. “Jakarta kan masih jadi pusat negara, semua mata tertuju ke sini. Jadi perbaikannya tidak boleh ditunda,” tegas Dody.
Baca Juga: 22 Halte Transjakarta Rusak dan Terbakar, Layanan Belum Normal
Kementerian PU mengalokasikan dana darurat sebesar Rp 900 miliar yang bersumber dari anggaran yang sudah tersedia. Jika kebutuhan melebihi angka tersebut, Dody menegaskan pemerintah akan melakukan penyesuaian.
“Kami menggunakan anggaran darurat. Kalau kurang, baru kita evaluasi lagi. Tapi prinsipnya, semua kerusakan harus ditangani cepat,” kata Dody.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan gedung DPRD di berbagai daerah, yang menurut Dody mengalami kerusakan paling parah. Selain itu, fasilitas publik lain seperti jalan, trotoar, hingga halte juga termasuk dalam rencana pemulihan.
Target Pemulihan Maksimal Enam Bulan
Kementerian PU menargetkan seluruh fasilitas umum yang rusak bisa kembali berfungsi maksimal dalam waktu enam bulan. Untuk kategori kerusakan ringan hingga sedang, pemulihan ditargetkan selesai dalam kurun waktu dua bulan.
“Kalau rusaknya ringan, maksimal dua bulan bisa selesai. Kalau kerusakannya berat, butuh waktu sekitar enam bulan,” jelas Dody.
Dengan target ini, masyarakat diharapkan bisa kembali menikmati fasilitas publik tanpa harus menunggu terlalu lama.
Pemulihan Diharapkan Dorong Aktivitas Ekonomi
Langkah cepat pemerintah memperbaiki fasilitas umum diyakini mampu mengembalikan aktivitas masyarakat. Fasum yang rusak bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga berdampak langsung pada pergerakan ekonomi.
Menurut Dody, perbaikan yang tepat waktu akan mencegah masalah berkepanjangan. Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pemulihan justru bisa menambah biaya dan memperburuk kondisi sosial.
“Jangan sampai perbaikannya setengah-setengah. Kalau sudah rusak, harus benar-benar dibangun kembali supaya tidak mengganggu masyarakat,” tegasnya.
Instruksi Presiden: Jangan Tunda Perbaikan
Dalam rapat bersama Presiden, Kementerian PU mendapat arahan agar tidak menunda proses perbaikan. Bahkan, beberapa fasilitas yang terbakar total akan langsung dirobohkan untuk kemudian dibangun ulang.
“Presiden meminta agar semua yang terbakar atau rusak parah langsung diganti dengan yang baru. Jadi prosesnya tidak boleh bertele-tele,” ungkap Dody.
Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Masyarakat Diminta Bersabar
Dody mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memberi dukungan pada proses pemulihan. Pemerintah, katanya, akan bekerja ekstra agar fasum segera bisa dipakai kembali.
Baca Juga: KA Jarak Jauh dan Commuter Line Tetap Normal, KAI Terapkan BLB di Jatinegara dan Lempuyangan
“Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” pungkas Dody.
Dengan anggaran besar dan dukungan lintas lembaga, pemulihan fasilitas umum pasca demo diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kembali infrastruktur publik yang lebih kokoh dan aman bagi masyarakat. (GIT)
