JAKARTA, LINTAS – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama ParagonCorp resmi meresmikan hak penamaan (naming rights) Halte Swadarma ParagonCorp sekaligus hasil revitalisasi halte tersebut, Kamis (10/7/2026). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih modern, inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta.
Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didampingi Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, serta Group CEO ParagonCorp, Harman Subakat, di Halte Transjakarta Swadarma ParagonCorp.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan yang telah diinisiasi kedua pihak sejak tahun lalu. Kini, Halte Swadarma ParagonCorp hadir dengan wajah baru yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna transportasi publik tanpa terkecuali.
Mudahkan Akses Disabilitas
Revitalisasi halte mengedepankan prinsip inklusivitas melalui berbagai peningkatan fasilitas. Di antaranya pemasangan lift yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, lansia, maupun pengguna berkebutuhan khusus lainnya. Selain itu, dibangun pula Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi dengan halte.
Kolaborasi antara Transjakarta dan ParagonCorp ini tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga bertujuan menciptakan ekosistem transportasi publik yang lebih humanis.
Halte diharapkan tidak sekadar menjadi titik naik dan turun penumpang, melainkan juga ruang publik yang nyaman, setara, serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan bahwa pembangunan transportasi perkotaan membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ParagonCorp yang telah mewujudkan ruang publik yang inklusif dan modern. Kami memandang Transjakarta sebagai sebuah platform kolaborasi terbuka. Transjakarta bukan sekadar penyedia layanan bus, melainkan wadah di mana sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dapat bersinergi demi kemajuan kota,” ujar Welfizon.
Menurutnya, kolaborasi melalui skema naming rights menjadi salah satu inovasi yang mampu mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan kota. (CHI)
Baca Juga: Revitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang Dipercepat, Antisipasi Macet Gilimanuk Saat Nataru 2026/2027
