BANDA ACEH, LINTAS – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menangani 362 titik longsor dan 37 titik banjir pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025. Dari 16 jembatan yang dilaporkan terputus akibat bencana, sebagian besar telah kembali berfungsi, sementara sejumlah pekerjaan masih memerlukan penanganan lanjutan untuk memulihkan konektivitas jalan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJN Aceh, Ir. Zulkarnaini, S.P., S.T., M.Si., mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kelancaran lalu lintas dan akses masyarakat. Seluruh titik longsor telah mendapatkan penanganan, meskipun sebagian pekerjaan masih berlanjut untuk penyelesaian secara permanen.
“Semua titik longsor sudah ditangani. Ada yang masih dalam proses pengerjaan dan ada yang progresnya belum tinggi, tetapi semuanya sudah dikerjakan sehingga bisa dilalui,” kata Zulkarnaini saat diwawancarai khusus oleh Majalah Lintas di Banda Aceh, Jumat (9/10/2026).
Dalam penanganan jembatan terdampak, BPJN Aceh masih memprioritaskan penyelesaian sejumlah pekerjaan yang belum tuntas. Dua jembatan yang disebut dalam wawancara, yakni Wehni Enang-Enang dan Wehni Ditimera.
Zulkarnaini menjelaskan, pekerjaan Jembatan Ditimera telah berjalan. Sementara itu, pembangunan fisik Jembatan Wehni Enang-Enang akan dimulai pada tahun 2027. Untuk sementara, masyarakat menggunakan jalur alternatif agar mobilitas tetap berlangsung.
“Khusus Jembatan Enang-Enang, pekerjaan fisiknya akan dimulai di 2027. Untuk sementara, masyarakat menggunakan jalan alternatif,” ujarnya.
BPJN Aceh juga telah memfungsionalkan sejumlah jembatan strategis, di antaranya Jembatan Krueng Tingkeum di lintas timur dan Jembatan Krueng Mane di jalur tengah. Pemulihan jembatan tersebut berperan penting dalam menghubungkan wilayah dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Pelaksanaan pekerjaan melibatkan sejumlah penyedia jasa konstruksi, termasuk perusahaan BUMN seperti Hutama Karya, PT PP, PT Adhi Karya, dan Waskita Karya, serta perusahaan lokal.
Kolaborasi antar Lembaga
Selain longsor dan jembatan terputus, bencana juga berdampak pada sejumlah titik jalan yang terdampak banjir. BPJN Aceh mencatat 37 titik banjir telah ditangani agar kembali fungsional.
Menurut Zulkarnaini, penanganan dilakukan melalui perbaikan saluran dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta Balai Wilayah Sungai (BWS). Langkah tersebut diperlukan karena pemulihan jalan dan pengendalian banjir membutuhkan penanganan lintas instansi.
“Untuk penanganan banjir, kita membuat saluran dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. BWS juga akan menangani melalui pembangunan sabo dam,” katanya.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir berulang, sekaligus menjaga fungsi jalan nasional dan infrastruktur pendukungnya.
Realisasi Fisik 57,6 Persen
Di sisi pelaksanaan program, Zulkarnaini menyampaikan bahwa progres fisik yang direncanakan BPJN Aceh telah mencapai 62,9 persen, sedangkan realisasi fisik tercatat 57,6 persen. Angka tersebut menunjukkan selisih sekitar 5,3 poin persentase dari target rencana. Adapun penyerapan keuangan mencapai 40,23 persen berdasarkan data yang disampaikan saat wawancara.
BPJN Aceh terus melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional sembari melanjutkan penanganan infrastruktur terdampak bencana. Pendataan terhadap lokasi terdampak juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya.
Menjaga Infrastruktur
Zulkarnaini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama pemerintah dan masyarakat. Sejak awal kejadian, BPJN Aceh berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BWS, dan masyarakat untuk membuka kembali akses transportasi yang terganggu.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga saluran drainase, sungai, dan jembatan agar infrastruktur yang telah diperbaiki dapat berfungsi secara berkelanjutan. Sampah yang menyumbat saluran air berpotensi menghambat aliran dan meningkatkan risiko genangan.
“Kami berharap masyarakat bersama-sama menjaga pembangunan yang sudah dilaksanakan di Aceh. Drainase jangan dijadikan tempat membuang sampah. Jembatan dan lingkungan sekitarnya juga harus kita jaga bersama,” ujar Zulkarnaini.
Melalui penanganan bertahap, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi masyarakat, BPJN Aceh berupaya menjaga konektivitas jalan nasional serta memastikan infrastruktur terdampak dapat kembali berfungsi sesuai kebutuhan di lapangan. (PAH/SAL/ROY)
Baca Juga: BPJN Sulteng Latih 47 Penilik Jalan, Pelaporan Kerusakan Lewat JAKI
