JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan evaluasi menyeluruh. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi pembangunan dan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional.
“Rotasi ini kami lakukan agar Kementerian PU mampu mendukung penuh visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Tujuan utamanya jelas, menurunkan ICOR hingga di bawah angka 6, sekaligus memberantas kebocoran anggaran,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Jumat (4/7/2025).
Enam pejabat yang dilantik adalah:
- Wida Nurfaida, sebelumnya Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PU.
- Dwi Purwantoro, sebelumnya Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, dilantik sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- Maulidya Indah Junica, sebelumnya Direktur Jenderal Prasarana Strategis, dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU.
- Bisma Staniarto, sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilantik sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis.
- Boby Ali Azhari dilantik sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- Apri Artoto dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dody menjelaskan, Kementerian PU terus bebenah agar belanja infrastruktur menjadi lebih efisien. Ia menegaskan tak akan segan menyerahkan pekerjaan yang dapat dikelola swasta, demi mencegah pemborosan APBN.
“Ini soal kepedulian pada bangsa. Kita tak bisa lagi membiarkan pembangunan berbiaya tinggi yang tidak efektif. Kami ingin efisiensi sekaligus kualitas pekerjaan yang lebih baik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dody mengakui persoalan kebocoran anggaran masih menjadi tantangan serius. Ia menyinggung penanganan kasus hukum yang sedang berjalan, baik di Sumatera Utara maupun di Balai Besar Wilayah Sungai Bangka Belitung, yang terindikasi menyebabkan kebocoran anggaran hingga 40 persen.
“Kami sudah menonaktifkan enam ASN yang tersangkut kasus ini, termasuk mengganti dua pejabat di atasnya, demi memastikan proses hukum berjalan lancar,” kata Dody.
Meski mengakui upaya bersih-bersih ini berpotensi memperlambat penyerapan anggaran, Dody menilai hal itu tidak masalah selama kualitas pembangunan tetap terjaga.
“Kalau ekonomi daerah sedikit lambat karena serapan turun, itu masih bisa diterima. Yang penting efisiensi dan kualitas pekerjaan terjaga,” pungkasnya. (GIT)
Baca Juga: ASDP Perkuat Akses Logistik Antarwilayah, Dorong Efisiensi dan Pemerataan Ekonomi Nasional
