JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melanda sejak 8 September 2025. Banjir akibat hujan deras itu merusak infrastruktur jalan dan jembatan serta menelan korban jiwa.
Berdasarkan laporan di lapangan, dua jembatan di Desa Sawu, yakni Jembatan Teodhae 1 dan Teodhae 2, terputus total. Dua jembatan lain di Desa Maukeli dan Aewoe mengalami kerusakan berat. Selain itu, rumah warga, kendaraan, dan ternak ikut hanyut. Tercatat 3 orang meninggal dan 7 orang masih hilang.
Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025), menekankan perlunya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanganan bencana ini.
“Kita harus duduk bersama dengan pemerintah daerah setempat kenapa ini bisa terjadi. Alat berat, seperti pompa, dan tim kami harus turun semua. Bahkan, di beberapa tempat sudah mulai kering,” ujarnya.
Baca Juga: PU Turun Tangan Atasi Banjir Bandang di Nagekeo
Sebagai langkah darurat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah mengerahkan ekskavator dan wheel loader untuk membersihkan lumpur dan puing di ruas Jalan Maumbawa–Mauponggo–Simpang Gako. Tim juga memasang rambu peringatan di titik rawan serta mulai membangun bronjong untuk menahan erosi.
Kepala BPJN NTT Janto menyebutkan, Kementerian PU sedang memobilisasi jembatan bailey darurat sepanjang 30 meter dari Pulau Timor untuk memulihkan akses.
“Target pemasangan jembatan darurat ini pada minggu depan. Namun, karena ada dua jembatan dengan panjang masing-masing 60 meter yang rusak total. Kami masih butuh tambahan jembatan bailey sepanjang 90 meter,” katanya.
Kebutuhan bronjong
Di sisi lain, kebutuhan bronjong di lokasi masih besar. Dari total 10.000 meter kubik yang dibutuhkan, baru tersedia 1.300 meter kubik, terdiri atas 1.000 meter kubik dari BPJN NTT dan 300 meter kubik dari Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo. Kekurangan 8.700 meter kubik akan segera dipenuhi melalui pasokan dari gudang pusat dan penyedia jasa konstruksi.
Kementerian PU menegaskan komitmennya menjaga konektivitas wilayah.
“Fokus utamanya adalah keselamatan masyarakat dan memastikan jalur strategis maupun fasilitas publik bisa segera difungsikan kembali,” tambah Janto. (HRZ)
