SEMARANG, LINTAS — Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 resmi bergulir sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat konektivitas dan mendukung ketahanan pangan serta energi nasional. Untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 740,24 miliar untuk pelaksanaan 37 paket fisik.
Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DIY, Moch Iqbal Tamher dalam wawancara bersama Lintas pada Senin (27/10/2025).
“Berdasarkan Daftar Proyek Prioritas (DPP) yang telah terbit, alokasi Inpres Jalan Daerah untuk Jawa Tengah-DIY mencapai Rp 740,24 miliar yang direncanakan untuk menangani 37 paket fisik yang terdiri dari 29 paket di Provinsi Jawa Tengah, dan 8 paket di Provinsi DIY. Secara keseluruhan ruas jalan yang akan ditangani 151,94 km dan jembatan sepanjang 46 meter,” ujarnya.
Dari total alokasi tersebut, Iqbal menjelaskan bahwa masih terdapat paket yang belum terkontrak.
“Paket yang sudah berkontrak di Tahap 1 sebanyak 25 paket fisik dan 6 paket pengawasan, dengan rincian Jawa Tengah 21 paket fisiknya alhamdulillah sudah berkontrak, sedangkan DIY 4 paket fisik dan yang sudah berkontrak 2 paket. Dua paket lainnya di Yogyakarta (DIY) masih dalam proses pendampingan di Direktorat Kepatuhan Intern Ditjen Bina Marga karena merupakan multi years contract.” Imbuh Iqbal.
Pada tahap kedua program IJD, Iqbal menyampaikan BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta telah mendapatkan izin lelang mendahului revisi DIPA untuk 13 paket fisik di Jawa Tengah dan 2 paket supervisi (pengawasan). Pelaksanaan lelang dilakukan dengan sistem katalog elektronik mini kompetisi. Proses ini dijalankan sambil menunggu terbitnya revisi DIPA Tahap kedua.
Paket IJD Tahap 1 di Jawa Tengah tersebar di 19 kabupaten/kota yaitu Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Cilacap, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Magelang, Pati, Purbalingga, Rembang, Kabupaten Semarang, Sragen, Tegal, Wonogiri, Wonosobo, dan Kota Semarang. Sementara itu, di DIY tersebar di 4 kabupaten yaitu Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Sedangkan IJD Tahap 2 tersebar di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan 4 Kabupaten/Kota di DIY.
Program IJD tahun ini menekankan tematik ketahanan pangan dan energi, sesuai arahan Presiden. “IJD di Tahun 2025 ini lebih menekankan Program Astacita dari Bapak Presiden yang diprioritaskan untuk ketahanan swasembada pangan dan energi. Meski demikian IJD 2025 masih mencakup kebutuhan untuk konektivitas jalan daerah. Sedikit berbeda dengan IJD 2023 yang focus pada peningkatan kondisi kemantapan jalan daerah dan mendukung peningkatan konektivitas jalan daerah. Jadi tahun 2025 ini memang lebih spesifik.” jelas Iqbal.
Target Selesai Akhir Desember 2025
Iqbal menargetkan seluruh paket single year contract (23 paket) dapat rampung pada akhir Desember 2025. “Kami memilih mekanisme mini kompetisi agar proses pengadaan lebih cepat. Kami juga mengantisipasi kondisi cuaca penghujung tahun dengan menambah sumber daya dengan menambah jam kerja, peralatan, dan tenaga kerja,” tegasnya.
Selain itu juga semua perusahaan penyedia jasa yang berkontrak merupakan perusahaan lokal, sehingga melibatkan tenaga kerja lokal secara langsung.
“Keterlibatan pekerja lokal menjadi prioritas. Ini juga sejalan dengan kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden,” katanya.
Iqbal mengungkapkan bahwa sejumlah paket pekerjaan telah menunjukkan progres lebih cepat dari rencana. Contohnya, paket investasi jalan di Kota Semarang dan peningkatan jalan di Cilacap yang sudah melampaui target fisik awal. “Ini menunjukkan kesiapan kontraktor dalam mengantisipasi tantangan, terutama kondisi cuaca,” jelasnya.
Koordinasi Pemda dan Pendampingan Hukum
Untuk mendukung terlaksananya program IJD 2025 ini, BBPJN melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah mulai dari tahap usulan. BBPJN melalui Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) menyampaikan kepada daerah bahwa usulan penanganan jalan daerah harus lebih banyak diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.
Selain itu BBPJN melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) juga berkoordinasi intensif ke Dinas PU daerah untuk mendorong kesiapan readiness criteria, terutama terkait kesiapan lahan.
Beberapa usulan daerah yang tidak sesuai tematik Inpres Jalan Daerah 2025, seperti Jepara yang mengajukan untuk pariwisata Karimun Jawa, tidak masuk dalam tahap pertama. Namun, BBPJN terus berkoordinasi dengan Pemda agar usulan disampaikan sesuai dengan tematik IJD 2025 / sesuai dengan kebijakan nasional.
Konektivitas Jalan Daerah
Sebagai paket kegiatan strategis maka Paket IJD ini dilakukan pendampingan dengan kejaksaan. “Paket IJD ini sudah dilakukan kegiatan Pendampingan melalui Program Pendampingan Proyek Strategis Kejaksaan Agung untuk mencegah adanya potensi sengketa dengan beberapa pihak.” ujar Iqbal.
Baca Juga: Waspada Banjir, KAI Siagakan Petugas dan Lokomotif Diesel Hidrolik di Jalur Semarang–Alastua
Iqbal berharap pelaksanaan IJD 2025 berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas jalan daerah. Kami berharap seluruh pekerjaan tetap mengacu pada spesifikasi teknis Ditjen Bina Marga agar mutu dan standarnya terjaga,” tandasnya.
IJD merupakan hasil seleksi ketat dari usulan pemerintah daerah. “Kami berharap manfaat program ini semakin luas dirasakan masyarakat, terutama dalam memperlancar konektivitas antarwilayah dan mendukung sektor unggulan daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, pelaksanaan IJD 2025 dipandang sebagai kontribusi nyata Kementerian PU dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
“Kami mohon dukungan dan sinergi semua pihak agar pelaksanaan investasi jalan daerah di Jawa Tengah dan DIY berjalan optimal dan memberi hasil terbaik,” kataIqbal. (PAH/ROY/SAL)
