Home Berita Antisipasi Banjir, Kementerian PU Tambah Pompa dan Perkuat Koordinasi dengan Pemda

Antisipasi Banjir, Kementerian PU Tambah Pompa dan Perkuat Koordinasi dengan Pemda

Share

JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejumlah daerah. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya percepatan penanganan banjir.

“Kita support ke Pemda. Kita bantu pompa baik dari sisi SDA (Sumber Daya Air) maupun dari sisi Bina Marga. Fungsinya supaya banjir-banjirnya cepat surut,” ujar Dody saat Media Briefing di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, salah satu fokus saat ini adalah mempercepat penanganan banjir di Kota Semarang yang kerap dilanda genangan akibat curah hujan ekstrem.

“Bahkan Pak Dirjen Sumber Daya Air harus dua kali terbang ke Semarang untuk diskusi langsung dengan Pemda setempat. Kita ingin langkah-langkah penanganannya betul-betul efektif dan efisien,” ungkapnya.

Menteri PU Dody Hanggodo saat Media Briefing, Jumat (31/10/2025). |Dok/Birkompu

Tambah Unit Pompa di Daerah Rawan

Menurut Dody, penyediaan fasilitas pompa dan alat berat menjadi langkah krusial untuk mempercepat surutnya banjir. Karena itu, Kementerian PU tengah mengadakan tambahan unit pompa yang akan disebar ke berbagai daerah rawan banjir.

“Kami merasakan memang pompa itu sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah rawan seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Sumatra dan Sulawesi,” jelasnya.

Selain dukungan pompa, Dody menekankan pentingnya pengelolaan sungai agar daya tampung air tidak berkurang. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga lebar dan kapasitas sungai yang ada.

Jaga Daya Tampung Sungai

“Jangan sampai sungai dimakan lagi. Kalau lebarnya tiga meter ya harus dijaga tiga meter. Jangan ditimbun atau dibangun perumahan di tepi sungai. Kalau daya tampungnya berkurang, otomatis begitu hujan deras langsung meluap,” tegasnya.

Dody menambahkan, upaya pengendalian banjir tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat. Sinergi dengan kepala daerah sangat penting agar kebijakan di tingkat lokal tidak bertentangan dengan upaya nasional dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Baca Juga: Kemenhub dan Pemprov Sumsel Sepakat Bangun Pelabuhan Palembang Baru

“Tidak mungkin kami sendiri menyelesaikan ini tanpa dukungan kebijakan dari kepala daerah. Kita masih sangat bergantung pada fungsi sungai untuk menyalurkan air berlebih ke laut,” pungkasnya. (CHI)

Oleh:

Share