JAKARTA, LINTAS – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) meluruskan isu yang sempat viral di media sosial terkait potongan berita menyesatkan soal Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam potongan berita itu, AHY disebut akan menindak tegas pondok pesantren yang tidak memiliki izin bangunan.
Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infra, Herzaky Mahendra Putra, memastikan kabar tersebut tidak benar. “Sehubungan dengan beredarnya potongan berita dan unggahan di media sosial yang menampilkan pernyataan seolah-olah AHY bakal tindak tegas pondok pesantren tanpa izin bangunan, kami perlu menyampaikan klarifikasi,” kata Herzaky dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Herzaky menegaskan, potongan informasi itu telah menyalahi konteks sebenarnya dari pernyataan AHY. Ia menyebut Menko AHY hanya berbicara soal pentingnya standar keamanan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, bukan soal penindakan pesantren.
“Bapak Menko AHY menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum. Tidak pernah ada pernyataan bernada penindakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, terlebih lagi pondok pesantren,” tegas Herzaky.
Fokus Pemerintah: Keselamatan dan Kelayakan Bangunan
Menurut Herzaky, fokus utama pemerintah adalah menjamin keselamatan masyarakat dari risiko bangunan yang tidak memenuhi standar teknis. Pemerintah ingin memastikan seluruh infrastruktur publik, mulai dari rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, hingga pesantren, dibangun dengan aman dan layak.
Untuk menjaga kualitas dan keamanan bangunan pesantren, AHY disebut telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar. Langkah ini dilakukan agar dunia pesantren mendapat pendampingan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pendampingan ini bertujuan memastikan setiap bangunan pesantren memenuhi standar keselamatan dan aman bagi para santri serta masyarakat sekitar,” jelas Herzaky.
Kerja Sama dengan Ormas Keagamaan
Kemenko Infra juga menegaskan komitmennya bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lain. Tujuannya adalah memastikan setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, memiliki fasilitas yang aman dan layak huni.
Herzaky mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan berita yang menyesatkan. Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
Baca Juga: Maruarar Sirait Dorong Bank Permudah Akses KUR Perumahan untuk Rakyat
“Klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan pemberitaan dan memastikan bahwa setiap langkah pemerintah tetap berorientasi pada pendidikan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi semua,” ujarnya. (GIT)
