JAKARTA, LINTAS – Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya sebagai langkah besar memperkuat konektivitas antarkota utama di Indonesia. Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan bahwa pembangunan harus dijalankan secara seimbang agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah.
AHY menjelaskan, proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya bukan hanya soal transportasi cepat, tetapi juga simbol peningkatan efisiensi dan produktivitas. Menurutnya, waktu tempuh yang lebih singkat akan membawa dampak besar bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Kalau jarak Jakarta–Surabaya bisa ditempuh hanya tiga jam, dampaknya luar biasa. Bayangkan, orang bisa kuliah di Surabaya dan tetap bekerja di Jakarta, atau sebaliknya, tanpa mengorbankan waktu,” ujar AHY, Selasa (21/10/2025).
Ia menilai, percepatan konektivitas memang penting, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Jaga Keseimbangan Pembangunan
AHY menegaskan, pemerintah tidak boleh terjebak dalam euforia proyek besar yang hanya berpusat di Pulau Jawa. Ia menilai, perhatian terhadap infrastruktur di luar Jawa harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak timpang.
“Kalau kita hanya fokus ke satu proyek seperti kereta cepat, itu bisa membuat kita kurang peka terhadap kebutuhan wilayah lain. Padahal, anggaran kita juga terbatas, jadi harus dibagi secara proporsional,” jelasnya.
Menurut AHY, arah pembangunan nasional sebaiknya tidak hanya mengejar prestise, melainkan juga memperhatikan manfaat sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Dorong Penguatan Industri dan Jalur Konvensional
Selain proyek kereta cepat, AHY mendorong penguatan jaringan kereta api konvensional dan reaktivasi jalur lama di berbagai wilayah. Ia menilai langkah ini penting untuk memperluas akses transportasi publik dan menghidupkan kembali industri perkeretaapian dalam negeri.
“Kita ingin industri kereta api nasional tumbuh bersama dengan peningkatan konektivitas. Bukan hanya membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri dalam negeri. Kalau ada permintaan, pasti ada produksi,” ungkapnya.
Pemerintah berharap reaktivasi jalur dan perawatan jaringan eksisting bisa menjadi solusi agar masyarakat di luar Jawa juga merasakan manfaat langsung dari pembangunan transportasi massal.
Konsep TOD Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru
Dalam pengembangannya, AHY menyoroti pentingnya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). Ia menilai pendekatan berbasis transportasi massal ini dapat menjadi instrumen penting untuk menarik investasi dan menciptakan kawasan ekonomi baru.
“Kawasan transit harus memberi nilai tambah ekonomi dan mendukung pembiayaan berkelanjutan. Dengan TOD, kita bisa memanfaatkan potensi kenaikan nilai tanah sebagai sumber pendanaan,” jelasnya.
Konsep ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara sektor transportasi dan properti, sekaligus memperkuat keberlanjutan proyek infrastruktur di masa depan.
KAI Harus Tetap Kuat dan Efisien
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya menjaga kesehatan keuangan dan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI berperan vital sebagai tulang punggung sistem transportasi nasional, bukan hanya sebagai operator kereta cepat.
Baca Juga: Tarif Tiket Pesawat Turun Hingga 14 Persen untuk Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
“KAI harus tetap sehat karena mereka tidak hanya mengurus kereta cepat. Ribuan kilometer rel di seluruh Indonesia juga tanggung jawab KAI, dan semua harus berfungsi baik agar penumpang nyaman,” tegasnya. (GIT)
