JAKARTA, LINTAS – Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi Widodo. Hal itu diwujudkan dengan melakukan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil.
Keberadaan infrastruktur dinilai penting dan tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Untuk mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas tersebut, salah satu cara yang ditempuh ialah pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).
Sebagaimana peruntukannya, IJD menangani ruas jalan provinsi, kabupaten, atau kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi. Misalnya pertanian, wisata, termasuk transportasi logistik seperti pelabuhan.
Dalam pelaksanaannya, IJD mengacu pada Istruksi Presiden Repubik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Adapun alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk IJD pada Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebesar Rp 14,6 triliun. Jumlah ini merupakan total anggaran secara nasional untuk penanganan 2.873 kilometer jalan daerah di seluruh Indonesia, dikutip dari Pu.go.id (25/7/2024).
Berbicara tentang IJD Tahun Anggaran 2023, situs Kementerian PUPR melansir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.
Program IJD untuk Provinsi Papua, diprakarsai pada tahun 2022 sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, dikutip dari Binamarga.pu.go.id.
Pelaksanaan IJD untuk Papua dibenarkan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Benyamin Elieser Pesurnay. Benyamin mengatakan, IJD TA 2023 di Provinsi Papua tersebar sebanyak 4 ruas di 2 Kabupaten, yakni Ruas Trans Woor – Bewan di Kabupaten Keerom dan Pelebaran Jalan Menuju Standar di Lingkar Biak Utara II, III, dan IV yang berada di Kabupaten Biak Numfor.
“Total panjang jalan yang ditangani melalui IJD TA 2023 adalah 22 km. Di Kabupaten Keerom sepanjang 10 km, dan di Kabupaten Biak Numfor sepanjang 12 km. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp134,84 miliar,” kata Benyamin, dikutip dari Pu.go.id.
Manfaat IJD bagi Papua
Penanganan IJD di Provinsi Papua, kata Benyamin, bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju perbatasan, mempercepat distribusi logistik dan sentra pertanian, serta mendukung akses pariwisata.
Untuk diketahui, ruas jalan Trans Woor – Bewan di Kabupaten Keerom menghubungkan ruas jalan Nasional Kota Jayapura/Kabupaten Keerom – Arso. Karena itu, pelaksanaan IJD dinilai sangat bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah dan juga menghubungkan ke kawasan perbatasan Papua Nugini.
Selain itu, pelaksanaan IJD penting bagi Kabupaten Keerom karena di daerah ini terdapat food estate dan kawasan pertanian. Perbaikan jalan Trans Woor – Bewan membuat distribusi di kawasan ini lebih mudah.
Tak hanya di Keerom, pelaksanaan IJD di Lingkar Biak Utara juga penting karena menghubungkan Kabupaten Biak Numfor dengan Supiori. IJD memperpendek jarak tempuh kawasan dan mempermudah distribusi logistik.
Selain untuk mobilitas masyarakat dan keperluan logistik, IJD juga bermanfaat untuk memudahkan akses pariwisata serta event-event nasional maupun internasional di Biak seperti Sail Teluk Cendrawasih.
Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah X (Keerom) Provinsi Papua, Yohanis Berechmans Melsasail menerangkan, pembangunan ruas jalan IJD di Provinsi Papua mulai dilaksanakan pada September 2023 dan selesai pada Desember 2023.
BPJN Jayapura berharap, rampungnya IJD ini dapat mendukung aktivitas masyarakat, baik untuk transportasi, distribusi, kesehatan hingga pendidikan.
“Dengan selesainya IJD ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di daerah perbatasan atau kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Sekarang, setelah dilakukan peningkatan perkerasan jalan dan bahu jalan, sudah lebih baik. Mudah-mudahan aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan cepat,” ujar Yohanis.
Sebelumnya, jalan eksisting di Kabupaten Keerom dibangun secara lapis penetrasi (lapen) dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat, bergelombang dan berlubang. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah menjadi sulit.
Karena itu, tidak mengherankan, rampungnya ruas jalan IJD ini disambut baik oleh masyarakat. Pelaksanaan IJD memungkinkan wilayah-wilayah terkoneksi sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya
Salah seorang masyarakat pengguna jalan, Adomina, berterimakasih atas pembangunan IJD di daerahnya. Ia mengaku, IJD mempermudah aktivitas kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan petani. Misalnya, lebih cepat saat mengantarkan anak ke sekolah dan lebih dekat ketika berjualan pinang.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan hingga ke daerah-daerah terpencil seperti Keerom dan Biak, bukanlah sekadar pembangunan fisik atau struktur. Lebih dari itu, pembangunan yang dilakukan, dalam hal ini Inpres Jalan Desa, merupakan investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pembangunan infrastruktur jalan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk aksesibilitas yang lebih luas dan terkoneksi dengan daerah-daerah lainnya, yang memungkinkan terciptanya peluang yang lebih besar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan, melalui IJD, menjadi pijakan bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan. (MSH)
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 16 Ruas Jalan IJD di Lampung
