JAKARTA, LINTAS – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh kembali jadi sorotan. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan soal utang raksasa proyek tersebut akan segera dilakukan bersama pemerintah melalui komisi terkait di DPR. Langkah ini diambil agar permasalahan keuangan proyek strategis nasional itu tidak semakin berlarut dan membebani negara.
Puan menegaskan bahwa DPR akan mengkaji secara mendalam kondisi keuangan dan teknis proyek kereta cepat. “Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pembahasan komprehensif sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan nasional. “Kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” ujarnya.
Sinergi Kuat DPR dan Pemerintah
Puan juga menyoroti perlunya sinergi kuat antara DPR dan pemerintah untuk mencegah potensi kerugian negara akibat pembengkakan biaya dan beban utang proyek. “Kita harus tahu apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah seperti apa supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” tegasnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa proyek Whoosh awalnya menggunakan skema business to business (B2B). Namun, setelah diambil alih oleh pemerintah, skema tersebut berubah, dan risiko keuangan ikut ditanggung negara.
“Whoosh ini awalnya business to business. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, maka segala risiko ikut ditanggung. Saham kita 60%, 40% China,” jelas Said.
Menurutnya, perubahan skema tersebut membuat beban utang dan risiko pembiayaan beralih ke APBN. “Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi dibendahara umum negara, maka dia berdiri sendiri. Namun karena saham dan struktur masuknya melalui Danantara, wajar saja kalau Danantara yang harus menyelesaikan seluruh kewajiban di KCIC, termasuk utangnya,” katanya.
Kehadiran Danantara
Said menilai bahwa keberadaan Danantara menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan utang KCIC. Sebagai entitas investasi milik negara, Danantara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh liabilitas proyek terselesaikan secara bertahap dan terukur.
“Make sense saja kalau itu menjadi tanggung jawab Danantara. Karena secara struktur dan kepemilikan, semua risiko berada di sana,” tambahnya.
Meski DPR dan pemerintah sudah membahas arah penyelesaian utang Whoosh, Said menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
“Bahwa kemudian Bapak Presiden ngambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa. Kalau utangnya nanti dibebankan ke APBN, tentu itu menjadi kebijakan Presiden,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Pembangunan Jalur Kereta Trans Sumatera Hingga Kalimantan
Lebih lanjut, Said memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menanggung kewajiban keuangan dari proyek besar seperti KCJB.
“Ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke. Cadangan anggaran dan DBA masih ada, tapi tentu harus digunakan secara bijak agar sektor riil tetap berjalan dan prioritas pembangunan tetap terjaga,” tuturnya. (GIT)
