JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II yang berlokasi di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra.
“Ini lokasinya baru diusulkan oleh Pak Bupati untuk menggantikan lokasi yang lama. Kemiringannya memang cukup terjal, sehingga harus dibereskan terlebih dahulu. Memang masih ada kendala terkait penyediaan air minum dan jaringan listrik PLN, tapi itu bisa kita bantu dan koordinasikan bersama,” ujar Dody di sela peninjauan pada Kamis (29/1/026).
Menurut dia,, tahapan paling krusial saat ini adalah penyelesaian administrasi lahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Hal tersebut menjadi dasar penting sebelum masuk ke tahap perencanaan teknis, mengingat kondisi lahan yang memiliki kemiringan cukup signifikan.
Lahan Baru
Lokasi Sekolah Rakyat Tanjung Alam merupakan lahan baru yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggantikan lokasi sebelumnya. Meski dinilai strategis dan memenuhi luasan lahan, kondisi topografi yang cukup terjal menjadi tantangan tersendiri sehingga membutuhkan penanganan awal sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
“Yang paling utama sekarang adalah pendaftaran lahan. Karena kemiringannya cukup tajam dan signifikan, perencanaannya harus benar-benar matang. Sampai saat ini kami belum menerima sertifikat lahan dari Pak Bupati. Namun demikian, kami akan meminta tim Kementerian PU mulai bekerja, termasuk menyiapkan desain dan persiapan teknis lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pengusulan lokasi baru Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
“Ini tentu karena kebutuhan masyarakat dan arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat. Lokasi sebelumnya belum memenuhi syarat karena minimal harus 10 hektar, sementara di lokasi Tanjung Alam ini tersedia lahan seluas 13,3 hektar, sehingga lebih memungkinkan,” jelas Eka Putra.
Lakukan Land Clearing
Ia mengakui, kondisi lahan yang miring menjadi tantangan, namun pemerintah daerah siap melakukan langkah-langkah awal, seperti land clearing dan penyelesaian administrasi lahan, agar proses pembangunan dapat segera berjalan.
“Memang kondisi tanahnya miring, jadi tugas kami selanjutnya adalah melakukan land clearing dan menyiapkan seluruh administrasi lahan untuk segera kami sampaikan ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian PU terhadap pembangunan infrastruktur di Tanah Datar. Menurutnya, kunjungan Menteri PU membawa harapan besar bagi masyarakat setempat.
“Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PU. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Tanjung Alam dan Tanah Datar. Kehadiran Menteri hari ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Sebagai warga Tanah Datar, kami sangat merasakan kepedulian tersebut,” tutur Anton Yondra. (CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Buka Akses untuk Audit BPK
