JAKARTA, LINTAS — Rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.
“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman daripada sebelumnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lewat siaran pers, Jumat (15/9/2023)
Disebutkan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan hunian tetap yang dilengkapi fasilitas permukiman bagi masyarakat terdampak bencana badai siklon tropis Seroja di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Siklon tropis Seroja terjadi pada 3 April 2021 menyebabkan banjir di beberapa wilayah Nusa Tenggara, Indonesia, dan Timor Leste. Akibat badai ini, 181 warga meninggal dan 8.424 warga mengungsi.
Kolaborasi
Kolaborasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR merupakan kunci utama dalam mewujudkan hunian layak dengan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap penanganan permukiman pascabencana di Kabupaten Kupang NTT salah satunya dikerjakan di Desa Saukibe dan Desa Bokong. Pembangunan Hunian Tetap berupa rumah khusus dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) telah selesai dikerjakan di Desa Saukibe sebanyak 124 unit pada lahan seluas 3,09 hektar. Selanjutnya di Desa Bokong sebanyak 45 unit pada lahan seluas 1,3 hektar.
Untuk menambah kenyamanan penghuni, di kawasan pembangunan hunian tetap juga dilengkapi prasarana pendukung oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR seperti jaringan air bersih dan sanitasi komunal (SPAL-DT), jalan lingkungan dan drainase, pagar pengaman, sambungan listrik rumah, Penerangan Jalan Umum (PJU), tempat sampah, dan fasilitas umum lainnya serta fasilitas sosial, seperti balai warga dan sarana peribadatan.
Pembangunan fasilitas pendukung hunian tetap di Desa Bokong dan Desa Saukibe mulai dilaksanakan pada 9 Juni 2021 dan telah selesai 31 Agustus 2022 dengan anggaran APBN senilai Rp 33 miliar. Hunian tetap mulai dihuni sejak September 2022 dan telah tersambung jaringan air minum dan sanitasi.
Selain itu, masyarakat juga dapat kembali melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial menggunakan fasilitas balai warga dan sarana peribadatan. (HRZ)
Baca Juga: Pascabencana, Pemerintah Targetkan 8 Infrastruktur di NTT Rampung Dibenahi Bulan Ini
