JAKARTA, LINTAS — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 50 proyek sektor jalan dan jembatan—termasuk jalan tol—sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.
Penetapan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol akan tetap menjadi tulang punggung penggerak perekonomian nasional sekaligus penghubung utama konektivitas antardaerah, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun Bali.
Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Dedy Gunawan, menegaskan bahwa pembangunan jaringan jalan tol akan memperkuat daya saing wilayah melalui penurunan biaya logistik, efisiensi waktu tempuh, serta peningkatan aksesibilitas terhadap pasar.
“Jaringan jalan tol bukan sekadar jalur transportasi cepat, tetapi juga menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong pergerakan logistik, pariwisata, industri, hingga investasi kawasan,” ujar Dedy kepada Lintas, Kamis (16/10).

Dukungan Penuh Pemerintah
Proyek-proyek dalam daftar PSN mencakup yang telah beroperasi, tengah dalam proses pembangunan, serta yang masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah memberikan dukungan menyeluruh, meliputi pendanaan pengadaan tanah, kemudahan perizinan, serta pemberian insentif fiskal untuk menarik partisipasi sektor swasta.
“Rencana strategis Kementerian PUPR mencakup pembangunan 1.571 kilometer jalan tol baru. Dari jumlah tersebut, 1.166 kilometer telah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Proyek-proyek yang masih dalam perencanaan perlu kita dorong masuk PSN agar memperoleh dukungan pemerintah yang lebih kuat,” jelas Dedy.
Sejumlah proyek prioritas yang masih dalam tahap pemenuhan readiness criteria antara lain Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, Jalan Tol Getaci (Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap), Jalan Tol Caringin–Salabenda, Jalan Tol Sukabumi–Padalarang, dan Bandung Inter Urban Toll Road.
Sebagai contoh, Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi di Bali akan memperluas akses sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jalur ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh dari Gilimanuk ke Denpasar menjadi sekitar 1,5 jam, sehingga memperlancar arus wisatawan dan distribusi logistik dari Jawa ke Bali.
Sementara itu, Jalan Tol Getaci diproyeksikan menjadi koridor strategis baru di Jawa bagian selatan, menghubungkan sentra produksi agrikultur, industri kecil, serta kawasan wisata dengan pelabuhan utama. “Getaci bukan sekadar jalan tol, tetapi penghubung antara kawasan ekonomi Tasikmalaya, Cilacap, hingga pelabuhan strategis untuk ekspor,” tambah Dedy.
Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru
Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk ruas Panjang–Lematang yang menjadi tulang punggung konektivitas menuju pelabuhan utama dan kawasan industri. Ruas ini diharapkan mempercepat integrasi multimoda logistik dan menciptakan kawasan ekonomi baru di wilayah selatan Sumatera.
“Jalan Tol Panjang–Lematang akan mempercepat mobilitas logistik dari hinterland industri menuju pelabuhan. Hal ini akan memperkuat daya saing ekspor komoditas dari Sumatera Selatan,” ungkap Dedy.
Di Kalimantan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan jalan tol yang mendukung Pelabuhan Kijing dan Bandara Supadio, Kalimantan Barat. Infrastruktur ini ditujukan untuk mempercepat konektivitas logistik kawasan industri kelapa sawit, bauksit, dan pertambangan menuju pelabuhan ekspor.
Sementara itu, pembangunan jalan tol di kawasan Tuban–Gresik (Jawa Timur) akan memperkuat rantai pasok sektor energi dan petrokimia yang terintegrasi dengan rencana pembangunan kilang minyak nasional di Tuban. Kawasan ini ditargetkan menjadi simpul industri strategis nasional.
Skema Unsolicited dan Dukungan Pembiayaan Tanah
Pemerintah juga mulai mengoptimalkan skema investasi unsolicited, di mana investor swasta mengajukan inisiatif proyek jalan tol secara mandiri. Beberapa proyek yang menunjukkan progres antara lain ruas Sentul–Karawang, Bitung–Serpong, serta Harbour Toll Road Semarang.
Bahkan, pada 3 Oktober 2025, telah dilakukan penandatanganan PPJT untuk Ruas Jalan Tol Bogor–Serpong (via Parung). Skema ini dinilai efektif mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk proyek solicited, pemerintah akan menyalurkan pembiayaan pengadaan tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Direktorat Jalan Bebas Hambatan akan bertindak sebagai verifikator penyaluran dana bersama BPN untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan lancar.
“Jalan tol tetap menarik bagi investor karena sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Selama ada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, jalan tol akan terus hidup,” kata Dedy.
Pengawasan Kualitas Berbasis AI
Selain pembangunan, aspek pemeliharaan juga menjadi fokus utama. Pemerintah akan memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengadopsi teknologi kamera berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis. Kamera akan dipasang pada titik tertentu di ruas tol atau secara mobile melalui kendaraan patroli untuk mengirimkan data kondisi jalan secara real time ke dashboard operator dan BPJT.
“Dengan teknologi AI, proses monitoring menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Jika SPM tidak terpenuhi, operator dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyesuaian tarif hingga denda finansial,” tegas Dedy.
Pemicu Kawasan Ekonomi Baru
Dedy menekankan bahwa pembangunan jalan tol memberikan dampak ekonomi signifikan dalam jangka panjang. Ia mencontohkan ruas Cikampek–Palimanan yang sejak beroperasi telah memicu pertumbuhan kawasan industri di sepanjang koridor tol tersebut.
Baca Juga: BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat Teken Empat Kontrak Peningkatan Jalan di Jawa Barat
“Dulu hanya jalur penghubung, kini menjadi kawasan industri baru dengan arus lalu lintas yang tinggi. Setiap 5 kilometer akan tumbuh akses kawasan, menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang besar,” ungkapnya.
Pola serupa akan diterapkan di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah mendorong pelibatan pelaku industri, pertambangan, dan perkebunan sebagai pengguna utama (captive user) jalan tol. Kehadiran mereka akan memastikan keberlanjutan operasional sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Pembangunan jalan tol bukan sekadar membangun aspal dan beton. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun fondasi konektivitas ekonomi Indonesia,” pungkas Dedy.
50 Proyek Sektor Jalan dan Jembatan (Termasuk Jalan Tol) yang Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional
- Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten
- Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur
- Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara
- Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
- Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
- Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
- Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
- Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh
- Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
- Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat
- Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
- Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
- Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
- Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau
- Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
- Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
- Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan
- Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten
- Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten
- Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur
- Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
- Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur
- Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah
- Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
- Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur
- Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur
- Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat
- Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
- Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
- Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali
- Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat. (ROY/SMJ)