JAKARTA, LINTAS — Pemerintah perlu menyediakan anggaran Rp 51,82 triliun untuk percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebutuhan anggaran ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Dody menjelaskan berbagai hal yang dilakukan untuk pemulihan bencana.
“Kementerian PU telah mengerahkan 310 personel lintas sektor untuk menangani kerusakan akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut. Selain itu, 298 alat berat, 121 alat pendukung, dan 3.727 unit material darurat telah dikerahkan sejak fase tanggap darurat,” kata Dody melalui keterangan tertulis.
Hingga 10 Desember, terdapat 1.355 titik kerusakan yang meliputi banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, serta jalan nasional yang terputus.
Kerusakan
Kerusakan jaringan jalan meliputi 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter. Selain itu, 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah juga terdampak. Enam ruas jalan tol sempat terganggu, tetapi kini seluruhnya kembali normal kecuali Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebingtinggi.
Pada sektor sumber daya air, kerusakan tercatat pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, serta sejumlah checkdam, dermaga jetty, dan fasilitas air baku. Luas irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional lebih dari 3.000 hektar. Selain itu, 85 SPAM, instalasi pengolahan air, dan 143 infrastruktur berbasis masyarakat juga terdampak.
Kerusakan sosial meliputi 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor, dan 360 rumah ibadah.
Dody mengatakan, hingga 10 Desember 2025, Kementerian PU telah mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp 51,82 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dody menegaskan bahwa percepatan penanganan membutuhkan sinergi banyak pihak. “Pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Sinergi mutlak diperlukan agar masyarakat segera kembali mendapatkan layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ujarnya. (HRZ)
Baca Juga: Pemulihan Infrastruktur Sumatera Dikebut, Sumut Capai 78 Persen
