JAKARTA, LINTAS — Proyek sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) kembali mencuri perhatian publik setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya hambatan dalam proses tender. Menurutnya, pelaksanaan lelang proyek tersebut sempat tidak berjalan optimal.
“Banyak masalah sejak awal, mulai dari proses tender yang berantakan,” ujar Dody di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Meski menghadapi kendala, Dody menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proyek MLFF dengan melakukan kajian ulang secara menyeluruh. Ia menyebut, pemerintah akan melakukan uji coba ulang dalam waktu dekat.
“Kami akan mulai lagi, apalagi hubungan kerja sama antara Indonesia dan Hungaria tetap baik. Saat ini kami menunggu hasil kajian internal sebelum uji coba,” katanya.
Dody memastikan Kementerian PU sudah menyiapkan jadwal untuk pelaksanaan uji coba sistem MLFF. “Targetnya tahun ini, secepatnya,” tambahnya.
Sistem MLFF dirancang untuk menggantikan pembayaran tol konvensional menggunakan kartu uang elektronik. Dengan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS), pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang untuk melakukan transaksi. Sistem ini memungkinkan kendaraan terdeteksi otomatis saat melintas, sehingga lalu lintas menjadi lebih efisien dan bebas antrean.
Selain efisiensi, penerapan MLFF juga diharapkan mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan transparansi transaksi di jalan tol. Pemerintah menilai sistem ini menjadi langkah penting menuju transformasi digital di sektor transportasi dan infrastruktur Indonesia.
Status Proyek
Terkait status proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Dody menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kemenko Perekonomian.
“Kami masih membahas detailnya dengan Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Kalau proyeknya jelas manfaatnya untuk publik, tentu akan kami usulkan sebagai PSN,” ujar Dody.
Ia juga menegaskan bahwa proyek MLFF sempat tertunda karena perlu perbaikan tata kelola dan evaluasi menyeluruh. Setelah pembenahan dilakukan, barulah pemerintah dapat memberikan laporan resmi kepada Presiden.
“Kita harus tahu dulu masalahnya, perbaiki tata kelolanya, baru bisa sampaikan kepada Presiden. Dari situ, baru kita nilai pentingnya dan manfaatnya bagi masyarakat,” lanjutnya.
Baca Juga: Bandara Trunojoyo Kembali Layani Rute Surabaya–Sumenep
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, proyek MLFF memang belum masuk tahap eksekusi. Namun, Dody memastikan proyek ini masih berpotensi untuk diusulkan kembali.
“Bisa saja diusulkan ulang. Mungkin sebelumnya sempat diusulkan, tapi belum bisa dieksekusi,” ujarnya. (GIT)
