JAKARTA, LINTAS — Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Tahun ini, proyek pembangunan akan dimulai di 806 titik dengan menggunakan anggaran dari APBN.
Langkah tersebut diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pihaknya mengantongi anggaran Rp 71 triliun tahun ini. Dana itu ditujukan untuk membangun 5.000 SPPG yang mampu melayani 17,5 juta penerima manfaat. Namun, Presiden Prabowo Subianto kemudian menaikkan target program MBG menjadi 82,9 juta penerima manfaat.
BGN telah mengalokasikan Rp 6 triliun untuk pembangunan 1.542 SPPG. Sayangnya, hingga saat ini pelaksanaan fisik belum berjalan.
“Alhamdulillah, saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU. Ada dana yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan, terutama di daerah terpencil. Dukungan APBN akan tetap hadir,” ujar Dadan.
Meski belum merinci total kebutuhan, Dadan memperkirakan biaya pembangunan satu SPPG berkisar Rp 2 milliar –Rp 3 miliar. Nilai itu mencakup fasilitas, peralatan, hingga operasional dasar agar dapur bisa berfungsi optimal.
Fokus di Daerah 3T dan Perbatasan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pembangunan dapur MBG kali ini diarahkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan lokasi berdasarkan hasil verifikasi pada Agustus–September 2025.
“Dari hasil verifikasi, ada 806 titik yang memenuhi syarat. Dari jumlah itu, 264 titik akan dibangun oleh Kementerian PU, sementara 542 titik diserahkan kepada BGN,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa dari 264 titik yang ditangani Kementerian PU, sebanyak 11 berada di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sedangkan 542 titik lain akan ditangani BGN dengan skema pendanaan beragam, mulai dari dukungan mitra, pemda, hingga anggaran internal BGN.
Peran Kementerian PU
Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, penentuan lokasi pembangunan mempertimbangkan faktor kebutuhan gizi, aksesibilitas wilayah, keberadaan perbatasan, hingga prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga: Proyek Preservasi Shortcut Paguyaman-Tabulo Capai 64,88 Persen, Pangkas Waktu Tempuh
“Kepala BGN telah menyetujui bahwa 253 lokasi ditangani Kementerian PU, ditambah 11 lokasi di PLBN. Jadi totalnya 264 titik. Fokus percepatan kami arahkan ke daerah terpencil dan kawasan perbatasan, karena di situlah kebutuhan layanan paling mendesak,” kata Dody.
Namun, ia menyoroti tantangan besar dalam penyediaan lahan. Banyak lokasi yang belum bersertifikat dan hanya berstatus keterangan penggunaan bangunan.
“Akses menjadi persoalan krusial. Kami mohon dukungan penuh dari Kemendagri dan pemerintah daerah agar persoalan lahan segera tuntas, sehingga target pembangunan BGN dapat tercapai,” tegasnya. (GIT)
