JAKARTA, LINTAS – Direktur Utama PT PELNI (Persero), Tri Andayani, menyampaikan perkembangan terbaru terkait pengadaan tiga unit kapal baru yang didanai melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peremajaan armada.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,5 triliun pada akhir 2024. Dana tersebut digunakan sebagai uang muka untuk pengadaan tiga unit kapal baru yang akan menggantikan kapal-kapal lama yang telah memasuki usia lebih dari 30 tahun.
“Pengadaan tiga kapal ini menjadi sangat penting karena sejumlah kapal kami telah berusia lebih dari tiga dekade. Dana senilai Rp1,5 triliun sudah dikucurkan pemerintah sebagai uang muka,” ujar Andayani kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Tri menjelaskan bahwa pengadaan kapal baru tersebut bertujuan untuk menggantikan kapal-kapal lama yang sudah tidak lagi efisien dari segi operasional maupun keselamatan.
Selain itu, PELNI juga telah mengajukan tambahan PMN sebesar Rp2,5 triliun dalam APBN 2025 untuk menyelesaikan proses pelunasan kapal-kapal tersebut.
Baca Juga: Diskon Tiket Kapal 50 Persen dari PELNI, Penumpang Tembus 310 Ribu dalam Dua Pekan
“Ini adalah bagian dari program strategis kami untuk memastikan layanan transportasi laut tetap andal dan aman bagi masyarakat,” ujar Andayani.
Beroperasi 2028
Jika seluruh proses berjalan lancar, kapal-kapal baru tersebut direncanakan mulai beroperasi pada akhir 2028, menggantikan beberapa armada lama seperti KM Lawit, KM Umsini, dan KM Kalimutu.
Saat ini, tambahan PMN sebesar Rp2,5 triliun saat ini sedang dalam proses. Pihaknya berharap pencairan bisa dilakukan pada Agustus 2025 agar pengadaan tetap sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
“Kalau semuanya sesuai dengan timeline, tiga kapal ini diharapkan bisa mulai beroperasi di akhir tahun 2028,” kata Tri.
Terkait lokasi pembangunan kapal, Tri menjelaskan bahwa keputusan masih dalam tahap pembahasan. PELNI masih mempertimbangkan apakah pembangunan akan dilakukan di dalam negeri atau luar negeri.
“Proses penentuan lokasi pembangunan masih berlangsung dan akan dilakukan secara terbuka dan transparan,” tegasnya. (CHI)
