Jakarta, Lintas ― Hingga kini dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) terus berlanjut. Untuk periode 2020-2023, Kementerian PUPR alokasikan anggaran Rp 4,8 triliun untuk 4 KSPN. Keempat KSPN tersebut adalah KSPN Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta/Jawa Tengah. Kemudian Raja Ampat di Papua Barat dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip Senin (10/4/2023), mengatakan, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk memelihara aset infrastruktur yang telah dibangun. Dukungan infrastruktur Kementerian PUPR direncanakan secara terpadu, mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih. Termasuk pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk.
Semua itu, kata Basuki, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Paparan soal komitmen Kementerian PUPR ini disampaikan Basuki dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Finalisasi RIDPN/ITMP. Rapat itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (10/4/2023).
Rencana Induk
Salah satu dukungan dari Kementerian PUPR untuk mendorong kunjungan wisatawan dengan menyelesaikan RIDPN melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Penyelesaian Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional untuk KSPN Danau Toba, Borobudur-Prambanan, Raja Ampat, dan Wakatobi sedang dalam proses. RIDPN juga dikenal dengan Integrated Tourism Masterplan (ITMP).
Basuki mengatakan, kajian ITMP Danau Toba telah diselesaikan pada Maret 2020. Telah diserahkan kepada Bappenas pada Mei 2020. Selama 2020-2023, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur untuk KSPN Danau Toba senilai Rp 2,38 triliun.
“Diharapkan draf RIDPN-nya dapat dibahas pada saat Rapat Tingkat Menteri April ini. Saat ini, tahap permohonan masukan draf final Rancangan Peraturan Presiden RIDPN Danau Toba,” kata Basuki, Senin.
Selanjutnya, penyusunan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sudah dalam tahap permohonan masukan draf final Rancangan Peraturan Presiden. Untuk kajian ITMP sudah selesai pada Desember 2020 dan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas pada Februari 2021. Nilai dukungan infrastruktur PUPR pada KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan senilai Rp 2,29 triliun selama 2020-2023.
“Untuk Borobudur isunya adalah adanya dokumen Heritage Impact Assessment (HIA) yang belum disetujui oleh UNESCO. Jadi, kami mohon Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar memproses dokumen tersebut. Dengan begitu bisa mendapatkan persetujuan dari UNESCO,” kata Menteri Basuki.
Untuk KSPN Wakatobi untuk kajian ITMP-nya akan dipaparkan pada saat Rapat Tingkat Menteri April ini. Kementerian PUPR telah menggelontorkan sebesar Rp 13,7 miliar untuk mendukung pengembangan Wakatobi sejak 2020. Terakhir kajian ITMP untuk KSPN Raja Ampat telah diselesaikan pada Desember 2022 dan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas pada Februari 2023.
Dokumen Terintegrasi
ITMP ini akan menjadi dokumen perencanaan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung keterpaduan pengembangan pariwisata secara optimal. Dari 10 destinasi Pariwisata Prioritas, sebanyak 6 KSPN ditugaskan kepada Kementerian PUPR untuk dikembangkan melalui program ITMP. Keenam KSPN itu adalah Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok, Labuan Bajo, dan Wakatobi.
Turut hadir dalam rapat, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Hadir juga Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra. (HRZ)
