JAKARTA, LINTAS – Siapkah Indonesia mewujudkan hunian layak bagi jutaan keluarga? Pemerintah menyiapkan Program 3 Juta Rumah pada 2025 dengan total anggaran fantastis, mencapai Rp380 triliun. Program ini menjadi langkah konkret Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan Asta Cita melalui revolusi besar di sektor perumahan nasional.
Program 3 Juta Rumah akan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang kini tercatat sebagai kementerian dengan anggaran kelola terbesar tahun 2025. Seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Senin, 23 Juni 2025, peneliti senior AEPI Salamudin Daeng menyebut capaian ini tidak lepas dari kerja keras Menteri PKP.
Kenaikan anggaran terjadi setelah rencana suntikan modal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar Rp130 triliun dialihkan ke sektor pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Strategi Pendanaan: Dari GWN hingga FLPP dan Tapera
Menurut laporan Salamudin, Kementerian PKP sebelumnya telah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%. Kebijakan ini mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan hingga Rp130 triliun—terbagi Rp80 triliun untuk perumahan komersial dan Rp50 triliun untuk subsidi.
Sementara itu, dana KPR melalui skema FLPP dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disiapkan sebesar Rp120 triliun, khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika digabungkan, total dana kelola kementerian ini melampaui Rp380 triliun, tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengonfirmasi bahwa investasi awal Danantara senilai Rp130 triliun bakal digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Seperti dikutip dari pernyataannya pada Jumat (20/6/2025), dana ini akan digunakan untuk memperkuat likuiditas di sektor perumahan melalui skema KUR dan pembiayaan komersial.
Heru menyebutkan bahwa bentuk dukungan masih dalam tahap pembahasan, tetapi bisa mencakup KPR, kredit bangun rumah, hingga kredit renovasi.
Kolaborasi Bank Nasional untuk Realisasi Program
Untuk menjalankan skema pembiayaan, BP Tapera telah berkoordinasi dengan Kementerian PKP, BPI Danantara, dan lima bank besar: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Skema ini akan diajukan ke Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk dirancang dalam bentuk kebijakan nasional.
Staf Ahli Kementerian PKP, Budi Permana, menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk working group dan mulai bekerja secara maraton. Ia mengakui bahwa waktu pelaksanaan sangat singkat, namun target Program 3 Juta Rumah harus tercapai dalam tahun ini. Prioritas utama tetap diberikan kepada kelompok MBR yang belum memiliki Rumah Layak Huni (RLH).
Baca Juga: Anggaran Program BSPS Capai Rp43,6 Triliun, Prabowo Targetkan Renovasi Dua Juta Rumah
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menambahkan bahwa capex Rp130 triliun telah disiapkan untuk mendukung langsung proyek pembangunan rumah yang dikelola oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait.
“Saya sudah bicara dengan lima bank Himbara, dan dukungan pendanaan ini akan membantu pembangunan perumahan sampai akhir 2025,” ujar Rosan, dikutip dari akun Instagram @maruararsirait, Senin (16/6/2025).
Rosan menekankan bahwa dana besar ini adalah bentuk nyata dari komitmen untuk mensejahterakan rakyat, khususnya MBR yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. (GIT)
