JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan resmi menandatangani Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kesepakatan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Selain penyerahan HPL, turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatra Selatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur maritim nasional, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan.
Menhub Dudy menyampaikan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Palembang Baru akan dimulai pada awal tahun 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga hingga empat tahun.
“Momen ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat konektivitas maritim dan memperlancar arus logistik. Kehadiran pelabuhan ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Sumatera bagian selatan,” ujar Dudy dikutip Minggu (2/11/2025).
Masuk Proyek Strategis Nasional
Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat akan dibangun di atas lahan seluas 59,5 hektar dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Pelabuhan ini dirancang menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian nasional, khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya.
“Kami berharap semua pihak dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Sinergi ini penting agar pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” tambah Dudy.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan baru ini sangat mendesak mengingat Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang sudah tidak lagi memadai untuk menunjang aktivitas logistik di wilayahnya.
“Lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota, sehingga arus kendaraan bertonase besar sering menimbulkan kemacetan dan potensi kecelakaan. Selain itu, pendangkalan sungai membuat kapal besar tidak bisa bersandar dengan optimal,” ungkap Herman.
Ia menambahkan, Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan melalui pelabuhan baru ini.
Menekan Biaya Logistik
“Sumsel punya 1,4 juta hektar lahan sawit, menyumbang 30 persen produksi karet nasional, dan memiliki sumber daya batu bara yang besar. Potensi ini perlu didukung infrastruktur pelabuhan yang modern dan memadai,” jelasnya.
Herman menjelaskan, dengan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru, diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih efisien. Pelabuhan ini juga diharapkan mampu membuka akses perdagangan lebih luas, baik untuk sektor pertanian, perkebunan, maupun industri.
Baca Juga: Proyek Tol dan Akses Bandara IKN Dikebut, Ditarget Rampung 2027
Acara penandatanganan turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Sumatra Selatan Cik Ujang, serta Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian. (CHI)
