JAKARTA, LINTAS — Menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kesiapan operasional di lintasan strategis Jawa–Bali–Lombok. Mobilitas penumpang, wisatawan, dan logistik diperkirakan meningkat signifikan, sehingga layanan penyeberangan dituntut untuk semakin andal, tertib, dan aman.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa periode Nataru bukan sekadar puncak perjalanan, tetapi juga momen bagi masyarakat untuk berkumpul dan merayakan kebersamaan. Karena itu, ASDP menyiapkan strategi layanan berlapis agar seluruh pengguna jasa dapat melintas dengan nyaman dan selamat.
Dari sisi Timur, Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pintu masuk utama menuju Pulau Lombok dan Bali. Tingginya mobilitas terlihat dari layanan KMP Portlink II dan KMP Roditha yang hingga Oktober 2025 telah mengangkut hampir 20 ribu penumpang dan lebih dari 35 ribu kendaraan.
Terapkan Pola Operasi
General Manager ASDP Cabang Lembar, Handoyo Priyanto, menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan pola operasi adaptif. Jumlah kapal akan disesuaikan dengan kepadatan penumpang, didukung oleh delaying system di area parkir PDS dan Terminal Segenter.
“Puncak arus penyeberangan diperkirakan terjadi pada 20–22 serta 27–29 Desember, sedangkan arus balik berlangsung pada 3–5 Januari 2026,” kata Handoyo.
Sementara itu, di sisi Barat, Pelabuhan Ketapang memperkuat pola operasi melalui konsolidasi nasional bersama Kementerian Perhubungan. ASDP, KSOP, BPTD, dan instansi terkait menyiapkan manajemen antrean, penambahan trip kapal, rekayasa lalu lintas, hingga pengalihan kendaraan besar maupun kecil ke jalur alternatif bila diperlukan.
“Pola operasi ini disiapkan untuk menjaga kelancaran lintasan Ketapang–Gilimanuk sepanjang periode libur akhir tahun,” ujarnya.
Digitalisasi Ferizy
Sementara itu Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menekankan bahwa kekuatan utama layanan Nataru tahun ini bertumpu pada digitalisasi melalui Ferizy. Sistem pembelian tiket online sejak H–60 memungkinkan pengguna jasa menghindari antrean di pelabuhan.
Sosialisasi dilakukan secara intensif melalui kanal digital dan posko informasi di delaying area agar pengguna memahami proses pemesanan, validasi identitas, serta ketentuan waktu kedatangan.
Baca Juga: Hadapi Kepadatan Saat Nataru 2025/2026 di Jateng dan DIY, Ini Strategi Kemenhub
Windy juga mengumumkan penyederhanaan kebijakan refund dan reschedule tiket. Penalti refund kini hanya satu kali potongan 25% dari harga tiket, jauh lebih ringan dibanding skema sebelumnya.
“Untuk reschedule, pengguna hanya dikenakan potongan 10% dari harga tiket, memberi fleksibilitas lebih besar bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan,” tutur Windy. (CHI)
