JAKARTA, LINTAS – Capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di seluruh Indonesia hingga 30 September 2026 mencapai 46,72 persen.
Capaian tersebut masih bervariasi di 18 satuan kerja, dengan sebagian wilayah telah mencapai persentase lebih tinggi, sementara lainnya masih di bawah rata-rata nasional.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur mengatakan pemerintah saat ini tidak lagi menerima usulan baru untuk pelaksanaan BSPS 2026. Program difokuskan pada penyelesaian usulan yang sudah ada.
“Jadi sampai sekarang 46,72 persen se-Indonesia. Tapi bervariasi memang, ada yang lebih tinggi. Dari 18 satker itu, ada yang sudah tinggi sekali, ada yang masih di bawah 46 persen,” kata Fitrah saat ditemui di kantor Kementerian PKP, Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, pemerintah mulai menyiapkan pelaksanaan BSPS tahun depan dengan menyesuaikan jumlah penerima berdasarkan perkembangan program saat ini. Target BSPS 2027 disebut berada di angka sekitar 315 ribu penerima.
Strategi pelaksanaan juga diarahkan agar pembangunan dapat dimulai lebih awal. Kementerian PKP menargetkan usulan untuk program 2027 sudah diterima pada Desember 2026 sehingga pembangunan dapat mulai berjalan pada Februari atau Maret 2027.
“Usulannya kita minta di Desember masuk. Berarti Februari itu sudah mulai pembangunan,” ujarnya.
Kendala Lebih Besar di Perkotaan
Fitrah menjelaskan, pelaksanaan BSPS di wilayah perkotaan cenderung menghadapi kendala lebih besar dibandingkan kawasan perdesaan.
Salah satu persoalan sebelumnya berkaitan dengan persyaratan alas hak. Namun, melalui kebijakan tahun 2026, persyaratan tersebut telah direlaksasi sehingga proses di sejumlah wilayah mulai berjalan lebih cepat.
Sementara itu, wilayah pesisir dan kepulauan memiliki tantangan tersendiri karena akses menuju lokasi penerima bantuan. Bahkan, terdapat lokasi yang berada di pulau-pulau terpencil sehingga membutuhkan penanganan lebih kompleks.
Meski capaian hingga akhir September baru 46,72 persen, Fitrah optimistis target BSPS tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun.
Dalam pembagian target, Kementerian PKP tidak semata-mata membedakan berdasarkan kawasan Indonesia bagian timur, tengah, atau barat. Pemerintah mempertimbangkan pemerataan dengan menetapkan target minimal 200 unit untuk setiap kabupaten.
Selain itu, terdapat 12 provinsi yang mendapatkan target minimal 500 unit. Kebijakan tersebut antara lain mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi wilayah, termasuk daerah seperti Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Jadi nggak seragam, kita lihat beberapa indikator,” jelasnya.
