JAKARTA, LINTAS – Pemerintah terus memperkuat konektivitas antarwilayah guna mendukung swasembada pangan dan kemandirian energi di daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Di Provinsi Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 246.903.063.948 untuk pelaksanaan program IJD Tahun Anggaran 2025.
Program ini menjadi bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 dan memperhatikan usulan kebutuhan penanganan tahun 2025 yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Pemda). Pelaksanaannya juga mengacu pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Adapun realisasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) TA 2025 telah digelontorkan ke sejumlah Balai Besar atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia. Saat ini, alokasi dana yang sudah ditenderkan sebesar Rp 4 triliun dan ada 58 paket telah tanda tangan kontrak dengan biaya sebesar Rp 762 miliar.
Dibagi Dua Tahap
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi (BPJN Jambi) Dr Ir Dedy Hariadi, ST, MT, IPM, mengatakan, pelaksanaan paket IJD di Provinsi Jambi dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I sebanyak 7 paket pekerjaan fisik dan 4 paket pengawasan dengan total biaya sebesar Rp 194.955.452.600 dan Tahap II sebanyak 3 paket pekerjaan fisik dan 1 paket pengawasan dengan total biaya sebesar Rp 51.947.611.348.
“Penandatanganan kontrak tahap pertama telah dilakukan pada 3 Oktober 2025 sebanyak 10 paket (6 paket fisik dan 4 paket pengawasan) serta disusul 1 paket fisik pada 7 Oktober 2025. Kemudian, untuk tahap 2 sebanyak 4 paket (3 paket fisik dan 1 paket pengawasan) direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak pada awal November 2025,” kata Dedy, Rabu (22/10/2025) dalam wawancara Zoom.
Baca Juga: Pelaksanaan Dipercepat, IJD 2025 Serap 14.000 Pekerja
Dedy menambahkan, pelaksanaan pekerjaan IJD di Provinsi Jambi tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Batanghari (2 paket), Kabupaten Merangin (1 paket), Kabupaten Sarolangun (3 paket), Kota Sungai Penuh (2 paket), dan Kabupaten Kerinci (2 paket).
Meskipun tematik program IJD salah satunya untuk mendukung swasembada pangan dan energi dibandingkan dengan program IJD sebelumnya tidak banyak perubahan yang signifikan. Kriteria sasaran pokok penanganan masih berfokus pada upaya mendukung konektivitas jalan serta pemerataan kondisi kemantapan jalan.
Namun demikian, terdapat sedikit penyesuaian pada aspek kawasan strategis. Tahun ini, penekanan lebih diberikan pada kawasan swasembada pangan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kawasan yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kawasan produktif lainnya, serta dukungan terhadap pendistribusian energi seperti program BBM Satu Harga. Selain itu, penanganan juga diarahkan untuk mendukung kawasan perkebunan yang berperan dalam pengembangan energi terbarukan.
Skema Kontrak IJD
Dedy mengatakan, pelaksanaan program IJD ditargetkan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dengan lama waktu pelaksanaan tiap paket berkisar antara 2-4 bulan.
Hal ini sejalan dengan konsep pelaksanaan kegiatan IJD yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas jalan daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua skema yang digunakan, yaitu Single Year Contract (SYC) dan Multi Year Contract (MYC).
“Skema MYC diterapkan dengan mempertimbangkan panjang penanganan proyek per paket serta keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun 2025 yang relatif singkat,” lanjut Dedy.
Dalam proses pelaksanaan IJD ini, kata Dedy, akan selalu mengupayakan keterlibatan tenaga kerja lokal secara optimal, karena pelibatan tenaga kerja lokal menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mendukung pemberdayaan masyarakat daerah.
“Tenaga kerja setempat diprioritaskan terutama pada pekerjaan yang bersifat padat karya dan tidak memerlukan keahlian khusus. Langkah ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong perputaran ekonomi di wilayah tempat proyek dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk memastikan kesuksesan program IJD di Provinsi Jambi, BPJN Jambi dengan pemerintah daerah, Gubernur, Walikota, Bupati telah bersinergi sejak awal dalam mengusulkan dan bagaimana pelaksanaan program IJD di Provinsi Jambi. Selain itu, usulan-usulan tersebut juga didukung langsung oleh anggota DPR RI untuk Provinsi Jambi.
Diakui Dedy, waktu pelaksanaan tiga bulan sangatlah singkat, tetapi karena ini adalah crash program (program percepatan) maka diperlukan strategi yang efektif agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan, yaitu pertama menyusun jadwal kerja yang terukur berdasarkan durasi setiap tahapan pekerjaan.
Kedua, melakukan koordinasi rutin antara BPJN Jambi, pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi dan konsultan pengawas guna memastikan seluruh pihak memahami prioritas dan tanggung jawab masing-masing. Proses pelaksanaan fisik harus dikontrol day by day (setiap hari) oleh supervisi dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkerja dilapangan.
Ketiga, pelaksanaan proses tender melalui e-purchasing dengan metode mini kompetisi untuk mempercepat waktu pelaksanaan pengadaan. Keempat, melaksanakan pengawasan lapangan secara rutin oleh tim teknis dan melaksanakan rapat progress mingguan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi kendala dan segera mengambil langkah korektif.
Terakhir, menjamin ketersediaan material, alat, dan tenaga kerja yang memadai sejak awal agar tidak terjadi penundaan di tengah pelaksanaan.
Program Lancar dan Tepat Waktu
Dedy berharap pelaksanaan program IJD TA 2025 di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui program ini, diharapkan mampu meningkatkan kondisi jalan daerah menjadi lebih mantap, memperlancar arus distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, serta perekonomian daerah dapat tumbuh lebih merata serta mendukung konektivitas wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing daerah.
Untuk suksesnya dan kelancaran pelaksanaan program IJD di Provinsi Jambi, BPJN Jambi mengusung tema IJD dengan slogan “Jambi Mantap”.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan 50 Proyek Strategis Nasional, Jalan Tol Jadi Penggerak Ekonomi
Selain itu, Dedy juga berharap keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat terus diperkuat agar hasil peningkatan jalan ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melewati ruas-ruas IJD. (PAH/ROY/SAL)
