JAKARTA, LINTAS — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur di Kota Pekalongan. Langkah rehabilitasi gedung ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan fasilitas umum pascaaksi penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurut Dody, pemerintah pusat harus memastikan pelayanan publik segera pulih agar aktivitas warga tidak terganggu. “Sesuai arahan Presiden Prabowo semua yang terdampak kemarin, pusat harus membereskan. Jadi kami harus bergerak cepat,” ujarnya saat meninjau lokasi, Sabtu (6/9/2025), melalui keterangan tertulis.
Kota Pekalongan menjadi wilayah dengan kerusakan paling parah. Tiga gedung pemerintahan terbakar dan rusak berat, yakni Gedung DPRD dengan luas 3.886 meter persegi, Gedung Sekretariat Daerah 2.679 meter persegi, dan Gedung Kantor Wali Kota 1.704 meter persegi.
“Pekalongan ini masuk bangunan yang rusak berat, mau tidak mau harus dirubuhkan dan dibangun kembali. Saya tidak mau seorang kepala daerah tidak punya kantor, jadi kita berusaha mengerjakan secepat mungkin,” kata Dody.
Ia memperkirakan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung mencapai Rp 80 miliar–Rp 90 miliar. Namun, angka ini masih bersifat perkiraan awal dan akan dihitung kembali secara detail. Target penyelesaian ditetapkan akhir 2026, tetapi Dody meminta percepatan.
Untuk itu, ia menugaskan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Asesmen teknis lapangan dilakukan segera dengan mempertimbangkan standar keamanan, fungsi pelayanan publik, serta desain yang efisien. (HRZ)
Baca Juga: PU Kebut Perbaikan Fasilitas Umum Rusak
