JAKARTA, LINTAS – Berapa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam RAPBN 2026? Pertanyaan itu sempat membuat publik penasaran usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban dengan nada ragu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2025).
Ketika ditanya mengenai alokasi dana IKN, Sri Mulyani menyebut angka sekitar Rp 6,3 triliun. “Rp 6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya, nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujarnya di hadapan media. Ucapan tersebut lantas memicu rasa penasaran karena nilainya jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Konfirmasi dalam Nota Keuangan RAPBN 2026
Tak lama berselang, angka itu dikonfirmasi melalui Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Tercatat, total anggaran sebesar Rp 6,26 triliun akan diberikan kepada Otorita IKN. Dana tersebut terbagi dalam dua pos besar, yaitu Rp 5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Rp 553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.
Jika dibandingkan dengan alokasi tahun-tahun sebelumnya, dana IKN di RAPBN 2026 terbilang mengecil. Pada 2025, pemerintah sempat memproyeksikan anggaran IKN mencapai Rp 4,7 triliun.
Namun, periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang jauh lebih besar dengan total Rp 75,8 triliun. Rinciannya, Rp 5,5 triliun pada 2022, Rp 27 triliun pada 2023, dan Rp 43,3 triliun pada 2024 (realisasi sementara).
Prabowo Tak Singgung IKN dalam Pidato APBN 2026
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal IKN dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026. Padahal, isu kelanjutan pembangunan IKN menjadi salah satu perhatian publik sejak awal masa pemerintahannya. Prabowo justru menekankan fokus anggaran negara pada delapan program prioritas nasional di tahun depan.
Dalam RUU APBN 2026, pemerintah menetapkan alokasi besar untuk sektor-sektor strategis. Rinciannya mencakup:
- Ketahanan pangan: Rp 164,4 triliun
- Ketahanan energi: Rp 402,4 triliun
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun
- Pendidikan: Rp 757,8 triliun
- Kesehatan: Rp 244 triliun
- Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp 181,8 triliun
- Pertahanan semesta: Rp 185 triliun
- Percepatan investasi: Rp 530 triliun
Dengan alokasi dana yang jauh lebih kecil, muncul pertanyaan mengenai arah pembangunan IKN di era pemerintahan Prabowo. Publik kini menunggu strategi pemerintah selanjutnya dalam melanjutkan megaproyek tersebut di tengah prioritas baru yang lebih besar di sektor pendidikan, kesehatan, energi, hingga ketahanan pangan. (GIT)
Baca Juga: Pemeliharaan Jalan Tol Belmera Berlanjut, Ini Lokasi dan Waktu Pekerjaannya
