Jakarta, Lintas – Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga agar Jakarta tak tenggelam salah satunya didasarkan pada dugaan bakal tenggelamnya Jakarta yang telah disampaikan oleh berbagai pihak. Tak hanya peneliti dalam negeri, isu ini pun menjadi perhatian hingga ke luar negeri.
Medio 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan Jakarta menghadapi ancaman tenggelam dalam 10 tahun kedepan karena ancaman perubahan iklim.
Pernyataan Biden itu senada dengan hasil temuan Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, yang mengemukakan terjadinya peningkatan suhu global dan mencairnya es akan mengancam kota-kota pesisir dunia, termasuk Jakarta.
Sementara itu para ahli global melalui penelitian berjudul New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal floading pada 29 Oktober 2019 memprediksi Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050.
Dua temuan itu diamini oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eddy Hermawan.
Dalam keterangannya, Eddy menjelaskan tiga faktor penyebab tenggelamnya Jakarta yakni meningkatnya permukaan air laut, menurunnya permukaan tanah, adanya faktor lokal (daerah dataran rendah/rawa).
Ahli Geoteknologi BRIN, Robert Delinom menambahkan, terdapat empat penyebab turunnya permukaan tanah Jakarta.
“Kompaksi batuan, pengambilan air tanah secara berlebihan, pembebanan bangunan dan aktivitas tektonik,” papar dia.
Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah yaitu Pemprov DKI Jakarta tak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga agar Jakarta tak tenggelam, apa saja?
Larangan Gunakan Air Tanah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang larangan penggunaan air tanah. Aturan itu akan berlaku per 1 Agustus 2023.
Tapi aturan itu belum diberlakukan untuk semua pihak, pembatasan penggunaan air tanah dibatasi untuk bangunan dengan luas 5.000 meter persegi atau bertingkat 8 atau lebih.
Pun, pelarangan baru ditetapkan pada Zona Bebas Air Tanah yaitu pada 12 ruas jalan utama dan 9 kawasan yang masuk zona itu.
Penyediaan pipa air minum
Problem yang sedang dipecahkan pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta adalah penyediaan pipa air minum ke seluruh wilayah Jakarta. Pasalnya hingga kini layanan pipa air minum baru mencapai angka 64 persen.
Maka 3 Januari 2022 nota kesepakatan ditanda tangani antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan Sistem Penyiadaan Air Minum (SPAM).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut tiga SPAM akan segera dibangun.
Pertama, SPAM Regional Jatiluhur I yang berkapasitas 4.000 liter per detik yang diproyeksikan menambah 13 persen layanan.
Dua, SPAM Regional Karian – Serpong berkapasitas 3.200 liter per detik yang akan menambah 10 persen layanan.
Terakhir, SPAM Regional Jatiluhur II dengan kapasitas 2.054 liter per detik yang akan menambah 7 persen layanan.
Pembangunan ini diharapkan dapat membuat masyarakat Jakarta menikmati air minum perpipaan pada 2030.
“Sehingga harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan,” turur Basuki dalam keterangannya. (*)
Baca juga: Pembangunan SPAM Selama 2022 Yang Akan Penuhi Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat
