Ambon, Lintas – Konektivitas jaringan jalan harus selaras dengan pembangunan prasarana transportasi lainnya. dilihat sebagai satu kesatuan multimoda darat, laut, dan udara. Jaringan jalan diutamakan untuk menghubungkan simpul transportasi, yaitu pelabuhan dan bandara serta pusat-pusat kegiatan di setiap pulau di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Ruas jalan nasional di Maluku masih terdapat beberapa ruas yang kondisinya tidak mantap, antara lain ruas jalan Popjetur-Batugoyang di Pulau Trangan, Kabupaen Kepulauan Aru yang kondisi jalannya masih tanah.
Kemudian, di ruas jalan Arma-Siwahan di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memiliki segmen jalan rusak yang perlu perbaikan, tetapi masih dilakukan penanganan holding karena keterbatasan anggaran, demikian penjelasan Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku (Satker P2JN Maluku) Mohammad Aqsha Qudus, ST, MT, kepada Lintas, Senin (11/7/2022).
Menurut Aqsha, konektivitas jalan sudah saling dikomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat, khususnya pemerintah provinsi dan gubernur bagaimana memfasilitasi atau meningkatkan perekonomian pembangunan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Dengan adanya surat keputusan jalan nasional terbaru juga perlu diperhatikan kondisinya saat ini, pihaknya sedang melakukan survei jalan yang masuk di ruas jalan nasional untuk 2022.
Penanganan TA 2022
Panjang target efektif perencanaan dan pangawasan yang dilaksanakan Satker P2JN Maluku pada tahun anggaran (TA) 2022 mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 49,14 km dan pembangunan jembatan baru 620 meter.
Kemudian, preservasi rehabilitasi jalan sepanjang 21,34 km dan untuk jembatan 747,00 meter. Preservasi rehabilitasi efektif jalan sepanjang 88,06 km dan jembatan sepanjang 2.211 meter.
“Untuk panjang jalan nasional yang belum berstandar nasional (2-7-2) hasil data kami di akhir 2021kurang lebih 1.487,64 km atau persentasinya adalah 85,39%. Sedangkan, untuk panjang jalan rusak ringan atau berat di akhir 2021 ini sepanjang 158,54 km atau 9,10%,” jelas Aqsha.
Selanjutnya, Satker P2JN Maluku merencanakan enam paket yang terdiri dari empat pembangunan jalan dan dua pembangunan jembatan.
Untuk pembangunan jalan berada di ruas jalan Namrole-Leksula Pulau Buru 1 dan pembangunan jalan Namrole-Leksula Pulau Buru 2, kemudian pembangunan jalan dan jembatan alih trase di ruas Mako-Moda-Mone di Pulau Buru dan ada satu lagi pembangunan jalan Simpang Molak di Kepulauan Kei Besar.
Sedangkan, untuk pembangunan jembatan yaitu pembangunan Jembatan Wai Maskano Cs dan pembangunan Jembatan Ela-Espek- Muduobed.
Paket pekerjaan
Lebih lanjut dikatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Satker P2JN Maluku Elsina Malindir, ST, pekerjaan perencanaan terdiri dari empat paket, yaitu paket core team perencanaan dan pengawasan jalan nasional Maluku. Di dalamnya ada dua kegiatan, yakni bantuan teknis dan detail engineering design (DED).
Kepala Satker P2JN Maluku Mohammad Aqsha Qudus, ST, MT.
Paket yang kedua perencanaan preservasi teknik jalan di ruas Pasoliang Cs. Preservasi itu meliputi semua kegiatan long segment ruas Provinsi Maluku yang terkait indikator kinerja jalan dan indikator kinerja jembatan.
Elsina menambahkan, ada paket perencanaan teknik preservasi jalan dan jembatan di ruas jalan Pasoliang Cs dan perencanaan teknik penanganan longsoran di ruas jalan Saleman-Bessi Cs.
Kemudian, paket perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Buru dan paket kontrak tahun jamak (MYC) dengan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2022-2024 untuk penanganan jalan dan jembatan khusus di jalan wilayah kategori 3T.
“Yang menjadi fokus kami di ruas ini karena merupakan jalan akses utama. Di ruas ini ada sekitar 13 titik yang kami tangani dan sudah menyiapkan desainnya. Sedangkan, untuk lokasinya tersebar, antara lain di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan di Pulau Yamdena. Untuk di Pulau Seram berada di ruas Waipia-Saleman, ruas Saleman-Bessi, dan di ruas simpang Pelita jaya-Tahir. Sedangkan, di Pulau Yamdena di ruas Arma-Siwahai,” ujar Elsina.
“Untuk terkoneksinya belum mencakup seluruh ruas jalan di Maluku karena merupakan permasalahan yang harus betul-betul ditangani untuk ruas tersebut. Dan itu sudah menjadi tugas kami untuk perencanaannya dan desainnya sendiri baru diprogramkan dalam TA 2022 SK yang baru,” jelas Elsina.
“Kemudian, untuk program perencanaan kami sendiri ada beberapa yang sudah berjalan, salah satunya menyelesaikan desain Jembatan Wai Bobot, tetapi ada kendala. Untuk panjang bentang jembatan hampir 1 km yang berada di dalam ruas Sleim-Werinama,“ imbuh Elsina.
“Kemarin kita mencoba bersama konsultan perencanaannya untuk membuat dua alternatif desain. Dua alternatif itu salah satunya dengan panjang bentangnya itu kami kombinasikan dengan rangka PC I girder,” jelas Elsina.
“Untuk finalisasi desainnya akan dikonsultasikan ke Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dikarenakan masuk katagori jembatan khusus. Secara keseluruhannya, data penyelidikan tanahnya memang sudah selesai dan itu menjadi tugas kami di P2JN,” tutur Elsina.
Elsina menambahkan, selain itu kami ada satu paket perencanaan yang terkait dengan Bendungan Wai Apu untuk perencanaan teknik jalan dan jembatan di Pulau Buru. Untuk desainnya sementara sedang di bahas.
“Untuk panjang jalannya itu ada sekitar 1,8 km dan sedangkan untuk jembatan itu ada empat buah jembatan dan berdasarkan informasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk elevasinya itu di atas 101 meter dan sudah kami sesuaikan,” tambah Elsina.
Selanjutnya, terkait paket pengawasan di TA 2022 ada paket pengawasan pembangunan jembatan baru sepanjang 740,2 meter, kemudian preservasi rehabilitasi jalan sepanjang 21,34 km dan jembatan sepanjang 747 meter, serta paket rekonstruksi dan peningkatan jalan sepanjang 49,99 km.
“Untuk ruas prioritasnya itu ada dua, yakni ruas jalan Tempomas-Boar di Pulau Marsela yang masuk dalam zona 3T dan juga ruas Tehoro-Leimo. Dan di situ, ada dua paket jembatan,” kata PPK Pengawasan Satker P2JN Maluku Ahmad Saugi Karim.
Kiri ke kanan: PPK Perencanaan Satker P2JN Maluku Elsina Malindir, ST.; PPK Pengawasan Satker P2JN Maluku Ahmad Saugi Karim.
Saugi menegaskan, pada dasarnya pekerjaan pengawasan ini berdampingan dengan pekerjaan fisik di lapangan.
Strateginya mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk bersama dengan PPK Fisik dan juga kontraktor untuk mengupayakan akses jalan menuju lokasi proyek agar mempermudah moda transportasi barang dan jasa ke lokasi pekerjaan.
“Kami hanya dapat mengkaji pada daerah yang sesuai dengan paket yang dikerjakan dan kebetulan mendapatkan paket yang berada di wilayah konektivitasnya rendah. Maka, yang dapat kami lakukan, yaitu memberdayakan SDM penyedia jasa untuk mengkaji dan menganalisa arus lalu lintas dan beban kendaraan pada saat jam sibuk, kemudian dituangkan ke dalam laporan yang akan diberikan kepada PPK Perencanaan,” ujar Saugi.
Kemudian, membuat time schedule percepatan dan dikonsultasikan dengan kontraktor dan di-ride di lapangan untuk mempercepat penyelesaian program pekerjaan.
“Mengingat konektivitas rendah mungkin saja akan berakibat pada mobilisasi alat dan bahan dan dampak dari analisa beban arus lalu lintas diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan desain apabila ada dan mungkin SDM atau personel di lapangan harus disesuaikan juga,” ujarnya.
“Untuk PPK Pengawasan itu sendiri juga membuat informasi satu pintu agar komunikasi dan koordinasi antara PPK Pengawasan dan pihak kedua lebih terarah dan tepat sasaran. Mengikutsertakan staf PPK Pengawasan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengawasan agar meningkatkan potensi atau kemampuan SDM-nya,” jelas Saugi.
“Kami juga melakukan evaluasi dan kinerja terhadap pekerja konsultan setiap bulannya dengan cara meninjau langsung ke lokasi pekerjaan agar mutu dan kualitas pekerjaan laporan dapat dipantau dan terarah,” jelas Saugi.
Pencapaian terbesar di Satker P2JN Maluku pada 2021, yakni tercapainya perencanaan yang tepat waktu untuk keperluan lelang dini TA 2022 berupa 26 paket lelang dini dari total 31 paket fisik sekitar 84%, sehingga BPJN Maluku dapat mencapai target jumlah paket lelang dini yang ditetapkan Kementerian PUPR. “Untuk target kemantapan jalan nasional tahun 2022 adalah sekitar 94,40%,” ungkap Aqsha.
Kendala dan harapan
Aqsha mengungkapkan, ada beberapa masalah yang sering terjadi di lapangan, antara lain mobilitas alat dan bahan menuju sejumlah pulau di Provinsi Maluku sangat tergantung dari kondisi laut yang bersahabat.
Kemudian, juga masalah terkait pembebasan lahan yang juga masih terjadi meskipun tidak banyak dan sebagian besar terjadi di kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di ruas jalan non-nasional yang menjadi penugasan diskresi.
Tingginya curah hujan di sebagian wilayah Provinsi Maluku juga menjadi masalah bagi pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan, serta sering mengakibatkan terjadinya longsoran badan jalan ataupun permasalahan pada jembatan.
“Harapan agar konektivitas jaringan jalan nasional di Provinsi Maluku dapat sepenuhnya terhubung dengan baik, melayani semua pusat kegiatan dan simpul transportasi yang ada, mengembangkan potensi wilayah dan mengurangi kemiskinan serta selalu mendapatkan pemeliharaan yang baik sehingga tetap dalam kondisi mantap,” tutup Aqsha. (FD)
Baca juga:
Pembangunan di Wilayah 3T Maluku Belum Maksimal
Percepatan Pembukaan Akses Jalan di Maluku Tenggara Masih Terganjal Anggaran
