Jakarta, Lintas – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, bercerita tentang berbagai tantangan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
Dikutip dari akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, bercerita tentang kunjungannya ke proyek tersebut.
Luhut melihat pembangunan terowongan nomor 2 yang akan dilewati kereta cepat tersebut.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana terowongan yang memiliki total panjang 1052 meter ini adalah salah satu struktur konstruksi yang punya tantangan geografis cukup tinggi,” sebut Luhut, Kamis (12/1/2022).
Tantangan berikutnya, lanjut Luhut, adalah konstruksi terowongan yang dibangun dengan konsep single hole double track dengan kedalaman 53,6 meter.
Selain itu, pembangunan juga mesti berhati-hati karena jenis tanah yang rentan.
“Karena berada di area clay shale atau jenis tanah dengan karakteristik yang sangat mudah melapuk apabila terkena air dan terekspose penggalian pada saat konstruksi,” kata dia.
Luhut berharap keamanan menjadi faktor utama yang mesti diperhatikan dalam pembangunan proyek ini, sebab proyek ini baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah Republik ini berdiri.
Ia pun mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan upaya pembenahan dalam proyek tersebut.
“Karena untuk membenahi hal tersebut dilakukan proses penyuntikkan sejumlah barang cor kedalam tanah untuk memadatkan yang ada,” tuturnya.
Selain itu Kereta Cepat Jakarta – Bandung juga melibatkan banyak pihak dalam proses pembangunan ini.
“Saya mendengar KCJB mendatangkan orang-orang hebat yaitu para ahli di bidang konstruksi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia,” jelas Luhut.
“Mereka nanti akan dibantu oleh 17 ahli grouting dari Tiongkok, sehingga pekerjaan ini ditargetkan bisa rampung akhir April 2022,” pungkasnya.
Diketahui proyek KCJB resmi mendapatkan suntikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai total Rp 4,1 triliun.
Anggaran itu merupakan bagian dari anggaran untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui mekanisme penambahan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 6,9 triliun.
Keputusan itu diambil dalam rapat antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, 15 Desember 2021 lalu.
Saat ini pembangunan proyek itu telah mencapai 79 persen dan ditargetkan dapat segera beroperasi akhir tahun ini. (*)
