JAKARTA, LINTAS — Akhir-akhir ini ramai tudingan soal Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menggusur lahan masyarakat adat di IKN.
Namun, Kepala OIKN Bambang Susantono menampik kabar tersebut. Baginya, Pemerintah akan mengutamakan pendekatan humanis.
“Enggak ada gusur-gusuran. Tidak ada penggusuran semena-mena, semuanya nanti kita akan sosialisasikan dengan baik,” ujar Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Ia menyebutkan, pendekatan itu diperlukan agar IKN memiliki tata ruang yang baik.
Bambang menyebutkan, tak ingin menempatkan masyarakat adat di tempat khusus. Baginya, masyarakat adat harus bisa berbaur dengan warga lain.
Penataan Kawasan IKN
Ia menekankan, kawasan yang tertata akan memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Jadi, satu sisi harus tetap kita tertibkan, hal-hal yang tidak tertib. Tapi, di sisi lain, tentu kita akan tetap dialog sosial,” paparnya.
“Karena, memang ada beberapa tempat yang kita harus ditata kawasannya. Tapi, saya sampaikan bahwa kita punya konsep penataan kawasan yang humanis,” imbuh dia.
Adapun OIKN mendapatkan sejumlah kritik dari koalisi masyarakat sipil karena disebut-sebut bakal menggusur kawasan masyarakat adat di IKN.
Saat ini, Pemerintah gencar mengejar target pembangunan IKN tahap I yang mestinya selesai 2024.
Dalam Rapat Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Bambang menjelaskan sejumlah pembangunan sejumlah bangunan Pemerintah menunjukkan progres signifikan.
Ia yakin, keinginan Presiden Joko Widodo merayakan 17 Agustus 2024 di IKN dapat terwujud. (TNO)
Baca Juga: Kepala OIKN Paparkan Progres Pembangunan Infrastruktur Kantor Pemerintah IKN
