Jakarta, Lintas – Pemerintah terus mengejar target pembangunan jalan di wilayah perbatasan hingga akhir 2024. Saat ini pekerjaan rumah yang belum dituntaskan adalah membangun jalan perbatasan sepanjang 3.770 kilometer. Proses pembangunan akan berlangsung di wilayah perbatasan Kalimantan dan Papua.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, jalan di perbatasan mesti dibangun untuk membuka akses ke daerah terisolasi dan memeratakan pembangunan di luar Pulau Jawa.
“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” sebut Basuki dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km.
Sementara di Papua, pemerintah barencana membangun jalan paralel perbatasan dengan Papua Niugini sepanjang 1.098 km, yakni ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, serta Oksibil-Merauke 668 km.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan, tahun ini bakal dilakukan lelang untuk pekerjaan jalan dari Jayapura ke Wamena. “Sepanjang 50 kilometer, ini dengan skema availability payment (AP),” ujarnya.
Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, tahun ini target yang bakal dikerjakan adalah pembangunan jalan perbatasan sepanjang 422,35 kilometer. Salah satunya, akses jalan perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun di Papua.
Namun, proses pembangunan jalan perbatasan juga menemui sejumlah kendala, seperti kondisi geografis berupa hutan, pegunungan. Kemudian cuaca yang tak menentu, stok bahan material yang terbatas, dan akses yang minim.
Terakhir, Ditjen Bina Marga juga akan melakukan peningkatan kapasitas, dan preservasi guna meningkatkan kualitas struktur jalan dengan jarak 3.538,36 kilometer. (*/TNO)
