Penanganan jalan dan jembatan, baik secara pemeliharaan rutin ataupun berkala yang ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah terus dipacu pekerjaannya di lapangan agar pengguna jalan terlayani dalam kondisi aman dan nyaman .
Total panjang jalan nasional di Satker PJN Wilayah II Sulteng sepanjang 736,31 Km adalah jalur Trans Sulawesi diawali dari koridor Molosipat – Lambunu – Mepanga – Tinombo sepanjang 144,3 Km (PPK 2.1); Tinombo – Sinei – Ampibabo – Toboli sepanjang 147,08 Km (PPK 2.2); Tawaeli – Kebonkopi – Toboli – Tumora sepanjang 132,05 Km (PPK 2.3); Tompe – Pantoloan – Surumana sepanjang 108,95 Km (PPK 2.4); Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana sepanjang 54,27 Km (PPK 2.5); Tumora – Dalam Kota Poso – Tagolu – Taripa sepanjang 149,66 Km (PPK 2.6).
Peta Penanganan Satker PJN II Sulteng
Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Sulteng, Agustinus Junianto,ST kepada Tim Majalah Lintas belum lama ini.
Secara umum paket pada tahun 2021 sudah terkontrak seluruhnya yaitu 11 paket, dimana enam paket merupakan paket regular dan lima paket adalah paket lanjutan MYC terkait refocusing anggaran tahun 2020.
Keenam paket regular tersebut terdiri dari Paket penanganan longsoran ruas jalan mepanga –Tinombo , Paket preservasi jalan Molosipat – Lambunu – Mepanga – Tinombo, Paket preservasi Tinombo – Sinei – Ampibabo Toboli dan Paket preservasi jalan Toboli – Tolai – Tumora;
Paket lainnya adalah Paket Preservasi jalan Tompe – Pantoloan – Surumana dan Paket Preservasi jalan Tumora – Dlm. Kota Poso – Tagolu – Taripa
“Total anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 219,6 Miliar ,73% merupakan rupiah murni dan 27% bantuan luar negeri sedangkan paket lanjutan tahun 2020 mendapat anggaran Rp. 299,6 Miliar, semua paket sudah berjalan dan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Kondisi jalan semester II tahun anggaran 2020 adalah 98,97% dalam kondisi mantap dan 1,13% tidak mantap, kondisi rusak ringan sepanjang 6,30 Km dan rusak berat sepanjang 2 Km.
Jalan dengan lebar di bawah 6 meter sepanjang 258,6 Km, dan lebar jalan di atas 6 meter sepanjang 477,78 Km atau setara 64,48%.
Ruas jalan yang menjadi prioritas berada di ruas PPK 2.6 dari Toboli – Parigi – Toali – Sausu – Tomora (Bts Kab. Poso) dan Toboli – Kebonkopi – Nupabomba.
“Jadi itu yang menjadi prioritas kami karena menghubungkan Trans Sulawesi, sehingga arah ke Sulbar dan Sultra menjadi perhatian karena lebar nya masih kurang enam meter, kemudian Kebunkopi merupakan daerah yang sering mengalami longsor sehingga termasuk ruas prioritas tahun anggaran 2021,” paparnya.
Ia menambahkan, meski pun lebar jalan nya hanya enam meter ,saat ini lalu lintas masih dapat terlayani, namun jika melihat perkembangan peningkatan lalu lintas nya maka dibutuhkan peningkatan menuju standar 2 – 7 – 2.
“Saat ini lalu lintas yang lewat didominasi kendaraan ODOL, untuk itu upaya kerjasama dengan Dinas lalu lintas terkait menjadi penting antara lain dengan lebih memperhatikan standar kendaraan, perlu juga nantinya disiapkan jembatan timbang untuk antisipasi ODOL ,” imbuhnya.
Selanjutnya, ruas PPK 2.2 juga memerlukan perhatian khusus, karena ruas Tinombo – Sinei – Ampibabo – Toboli masih memiliki lebar jalan 4,5 meter, sehingga perlu ditingkatkan karena merupakan akses utama menuju Gorontalo dan Manado.
“Setiap ruas, kami masih memerlukan anggaran untuk menjaga serta meningkatkan kemantapan jalan dan untuk penanganan bencana alam,” katanya.
Perihal bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemic Covid-19 yaitu dengan program PEN. Alokasi dana PEN untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 8,4 Miliar dengan total serapan 18.787 Harian Orang Kerja (HOK).
Kendala yang terjadi di lapangan, Agustinus mengatakan curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa daerah pada ruas jalan nasional rawan banjir dan longsor. Kendala lain dengan adanya pandemic Covid-19 menyebabkan produktifitas menurun karena adanya PSBB.
Ia pun berharap, dengan kondisi jalan nasional yang belum semuanya memenuhi standar bisa segera ditingkatkan sehingga mobilitas kendaraan lebih lancar khususnya pada ruas yang berada di PJN Wilayah II Sulteng yang merupakan ruas Trans Sulawesi.
“Selain itu kami berharap dapat mencapai rencana target kemantapan sebesar 99,5% di akhir tahun anggaran 2021 nanti,” tutupnya.
