Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Bengkulu Akmizal, ST,MT, mengatakan, alokasi DIPA yang diterimanya untuk tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 222,60 miliar.
Alokasi dana tersebut dipergunakan untuk menangani enam paket lanjutan multi years contract (MYC) akibat refocussing TA 2020 dan 3 paket baru,” katanya dalam wawancara dengan Majalah LINTAS baru-baru ini di Bengkulu.
Tiga paket baru yang juga merupakan target prioritas di PJN Wilayah II Prov Bengkulu adalah akses-akses simpul utama seperti akses pelabuhan dan juga program Bengkulu Outer Ring Road yaitu paket pelebaran jalan menambah lajur ruas Air Sebakul-Betungan; paket pembangunan elevated ruas Nakau-Air Sebakul dan paket preservasi Jalan Tais-Manna-Batas Prov Sumatera Selatan.
Tentang programtTahun 2020 lalu, ia mengatakan, berjalan dengan baik meskipun sempat terkendala dengan adanya refocussing anggaran pada paket yang sedang berjalan, tetapi hal itu tidak terlalu menjadi masalah dikarenakan paket-paket yang terkena dampak refocussing tersebut yang semula single years contract (SYC) menjadi MYC, sehingga pekerjaan dilanjutkan pada tahun anggaran 2021.
Lalu, untuk TA 2021 ini masih terdapat refocussing anggaran tetapi hanya sebatas pada perjalanan dinas dan sisa lelang, tidak ada paket kontraktual yang dilakukan pemotongan anggaran atau refocussing seperti pada tahun anggaran sebelumnya.
“Hal ini tidak begitu terdampak karena di masa pandemi seperti sekarang kegiatan sering dilakukan via online atau zoom meeting, perjalanan dinas tak banyak lagi”, ungkapnya.
Pada TA 2020 total DIPA PJN Wilayah II Prov Bengkulu sebesar Rp 125,28 miliar yang terdiri dari 3 paket preservasi jalan long segment; 2 paket penggantian jembatan yaitu Jembatan Luguran dan Jembatan Gegasan, dan 1 paket duplikasi Jembatan Pulau Baai.
Kasatker menjelaskan, total ruas penanganan di PJN Wilayah II sepanjang 337,80 km.
Berdasarkan hasil survei International Roughness Index (IRI) semester 2 tahun 2020, nilai kemantapan jalan nasional di ruas PJN II mencapai 95,43% namun masih terdapat 288,45 km yang belum sesuai lebar jalan nasional, rata-rata lebar jalan nasional masih 6 meter sedangkan pada ruas Manna-Batas Sumsel masih ada yang lebarnya 4,5 meter sepanjang 40,72 km.
Akmizal, Kepala Satker PJN II Bengkulu
Jalur evakuasi tsunami
Akmizal mengemukakan, ruas Manna-Batas Sumsel perlu perhatian khusus mengingat jalan tersebut merupakan akses jalan ke Prov Sumsel dan merupakan jalur evakuasi tsunami.
“Karena hanya ruas jalan ini yang menghubungkan pesisir pantai barat Kabupaten Manna dan Kabupaten Kaur ke lintas penghubung Lahat dan Pagar Alam Prov Sumsel, tetapi lebar jalan pada ruas tersebut masih belum memenuhi standar dan merupakan daerah rawan longsor,” katanya.
Bicara mengenai masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan secara teknis, ia mengatakan, untuk pemecahan berkas perkara (splitsing) sertifikat tanah terhadap paket Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) masih menjadi kendala, karena sulitnya mendapatkan sertifikat pada masyarakat untuk di-split sesuai dengan yang sudah dibayarkan pada saat pelaksanaan proyek WINRIP tersebut, sedangkan paket sudah selesai TA. 2018.
Kemudian pemahaman di lapangan baik untuk jalan dan jembatan pada tingkat penyedia jasa perlu terus ditingkatkan skill dan administrasi teknis, dengan dilakukan koordinasi yang intens dan diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung SDM baik internal ke-PU-an, konsultan, dan penyedia jasa.
Sedangkan secara non-teknis, kata Kasatker PJN II, seringnya didapat penyedia jasa yang hanya membawa bendera perusahaan terutama pada pekerjaan jembatan yang nilainya di bawah Rp 10 miliar, sehingga di Bengkulu terdapat banyak jembatan yang mangkrak tidak selesai dan bermasalah dengan hukum karena ditinggal penyedia jasa.
“Dan ini bagaimana kejelian POKJA dalam proses pemilihan yang dilaksanakan oleh BP2JK,” paparnya.
Selanjutnya ia menambahkan, dalam hal mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan untuk membantu masyarakat akibat pandemi Covid-19, pada Satker PJN Wilayah II Prov Bengkulu terdapat pekerjaan program padat karya total bernilai Rp 44,69 miliar meliputi pekerjaan rutin jalan, rutin jembatan, penanganan drainase perkotaan, dan revitalisasi drainase (mencakup rutin pada paket kontraktual).
Ada 2 paket preservasi jalan yang dilaksanakan secara swakelola padat karya, yakni ruas Kembang Seri-Betungan-Tais di PPK 2.1 dan ruas Iskandar Baksir-Tj Kemuning-Batas Prov Lampung pada PPK 2.3 kemudian 3 paket revitalisasi drainase yang dikerjakan secara padat karya pada masing-masing PPK yang ada dilingkungan Satker PJN 2 Bengkulu, jelasnya.
Akmizal mengharapkan ke depan agar seluruh ruas jalan nasional mempunyai lebar jalan dan jembatan yang standar nasional dan memiliki spesifikasi yang baik dalam mendukung kelancaran arus transportasi barang dan jasa khususnya pada poros jalan pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Barat dan Provinsi Lampung serta poros Tengah menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan (Palembang).
Kegiatan preservasi jalan pada ruas Kb Sri-Betungan-Tais
PPK PJN II Bengkulu
PPK 2.1 Ivan Marsivano,ST, menangani Ruas jalan Kembang Sri-Betungan-Tais dengan total panjang 97,98 km dengan kemantapan jalan 91,81%.
Ia mengungkapkan, target program di tahun 2020 menangani paket preservasi jalan Kembang Sri-Betungan-Tais kini sudah selesai 100%.
Kemudian paket duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 yang statusnya putus kontrak, sudah dilakukan audit oleh BPKP, telah dilakukan lelang ulang dan kini status paket tersebut sudah berkontrak.
Di tahun anggaran 2021 telah dialokasikan dana DIPA total sebanyak Rp 93,2 miliar digunakan untuk kegiatan rutin jalan, rutin kondisi, holding, rutin jembatan, drainase dan trotoar, revitalisasi drainase dan kemudian ada pekerjaan preservasi Kb Seri-Betungan-Tais (MYC), duplikasi Jembatan Pulau Baai 2, pembangunan elevated Nakau-Air Sebaku, pelebaran jalan menambah lajur (BORR).
Ivan mengungkapkan, ada 3 paket untuk target utama di TA 2021 dalam rangka mendukung program pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yaitu infrastruktur Bengkulu Outer Ring Road (BORR) yakni paket pembangunan elevated Nakau- Sebakul, paket pelebaran penambahan lajur Air Sebakul- Betungan (BORR) dan paket lanjutan duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 yang statusnya semua sudah terkontrak.
Selain itu ia mengutarakan, ada ruas yang perlu diperhatikan tetapi belum ada pengalokasian anggaran di antaranya ruas Kb Sri-Air Sebakul, ruas Air Sebakul-Betungan, dan ruas jalan Betungan-Pd Serai. Ketiga ruas ini merupakan lalu lintas dengan beban berat yaitu lalu lintas angkutan batu bara dan hasil bumi kelapa sawit menuju pelabuhan Pulau Baai.
Ia menambakan, dari total panjang jalan kami 97,98 km, jalan yang masih belum berstandar nasional (2-7-2) masih sepanjang 35 km, rusak ringan dan berat 8 km.
Mengenai harapan, ia berharap untuk pekerjaan paket preservasi (long segment) perlu adanya penanganan yang efektif, baik itu penanganan berupa rekonstruksi, mayor dan minor karena pada TA 2021 tidak ada penanganan efektif sehingga akan sulit untuk meningkatkan kemantapan jalan nasional dan perlu adanya anggaran untuk peningkatan jalan yaitu pelebaran menuju standar kemudian tambahan anggaran terhadap pekerjaan off pavement yaitu saluran drainase.
Dedy Mardianto, ST, MT, selaku PPK 2.2 pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Bengkulu menjelaskan, ruas yang menjadi tanggungjawabnya dengan total panjang 125,55 km, terbagi menjadi 6 ruas, yakni ruas Tais-Maras sepanjang 58,85 km, ruas Maras-Sp Kurawan dengan panjang 14,77 km, Sp Kurawan-Kantor Bupati 4,11 Km, Ktr Bupati-Samsul Bahrun 4,08 km, Manna-Batas Prov Sumsel 40,86 km dan Jalan Ayani sepanjang 2,88 km dengan total kemantapan jalan 93,91%.
Kemudian untuk target program di TA 2020 dengan nilai DIPA sebesar Rp 54,46 miliar dan juga menjadi target dalam program anggaran 2021 dengan alokasi DIPA sebesar Rp. 57,47 miliar yakni Preservasi Jalan Tais Manna-Batas Prov Sumsel di mana ruas wilayah tersebut sering terjadinya longsor yang diakibatkan oleh alam.
Sedangkan, untuk total panjang jalan yang belum berstandar nasional sepanjang 47,13 km dan menurutnya ruas tersebut harus menjadi perhatian tetapi, belum ada pengalokasian anggaran. Ruas tersebut terdiri dari ruas Kota Agung (jalan masih lebar 4,5 m) 1,2 km, Kantor Bupati-Samsul Bahrun (2 jalur) 4,08 km dan Manna-Batas Prov Sumsel (lebar jalan masih 4,5 m) 40,85 km.
Untuk itu, maka harapan ke depan perlu adanya peningkatan kelas jalan dan pelebaran jalan yang belum standar (2-7-2) mengingat beban kendaran semakin bertambah dan semoga dapat terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan bisa tercapai.
PPK 2.3 Miswan, ST, MT, mengatakan untuk target program TA 2020 dengan alokasi DIPA sebesar Rp 19,54 miliar tercapai 100% sesuai dengan rencana, kemudian target program TA 2021 ini dengan alokasi DIPA sebesar Rp 21,55 miliar, dari rencana 23,15% sudah realisasi 24,03 % (status: 24-04-2021).
Total ruas yang menjadi tanggungjawab PPK 2.3 sepanjang 114,26 km yang terbagi di ruas Sp Tiga Kayu Kunyit-Tj Kemuning sepanjang 38,15 km, ruas Jalan Iskandar Baksir sepanjang 2,47 km, ruas SP Tj Kemuning-Linau 44,26 km, ruas Linau-Batas Lampung 28,41 km dan ruas Sp Tiga Jembatan Manula (KM 253.400) sepanjang 0,97 km dengan total presentase kemantapan jalan dari Sp Kayu Kunyit sampai dengan Sp Tiga Jembatan Manula adalah 99,98%.
Dikatakan, di tahun anggaran 2021 hanya menangani 1 paket dan telah terkontrak yaitu paket MYC penggantian Jembatan Gegasan.
Kemudian untuk ruas yang menjadi target utama penanganan 2021 dalam sasaran infrastruktur perkembangan wilayah yakni ruas Tj Kemuning-Linau dan Ruas Linau-Batas Lampung.
Ia menambahkan, secara umum ruas jalan yang ada di PPK2.3 sepanjang 114,26 km, terdapat ruas jalan yang belum standard nasional (2-7-2) sepanjang ± 54,65 km yaitu ruas Tanjung Kemuning-Linau-Batas Provinsi Lampung tersebut.
Untuk panjang jalan yang masih belum berstandar nasional tersebut dan masih mengalami rusak ringan atau sedang ± 54,65 km dengan rincian 26,70 km di ruas Tj Kemuning Linau dan 27,95 km di ruas Linau-Batas Lampung.
Semoga ke depan ruas Jalan yang ada di PPK2.3 Provinsi Bengkulu yang belum standar nasional (2-7-2), yaitu ruas jalan Tanjung Kemuning-Linau-Batas Provinsi Lampung sepanjang ± 54,65 Km tersebut pada tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.
