Probolinggo, Lintas — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 10,7 triliun. Pembangunan jalan tol ini diharapkan memperhatikan kualitas dan estetika serta wajib menggunakan komponen dalam negeri.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat peletakan batu pertama (groundbreaking), Senin (6/2/2023), di Kelurahan Pendil, Kecamatan Suko, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, yang ditargetkan rampung pada 2024 ini, menurut Basuki, seperti dikutip dari rilis pers PUPR, Senin (6/2/2023) yang diterima Redaksi Lintas, memiliki total panjang 175,40 km. Ruas ini merupakan pemungkas dari Jalan Tol Trans-Jawa yang sebelumnya sudah tersambung dari Provinsi Banten hingga Probolinggo Timur, Provinsi Jawa Timur. Diharapkan, dengan bertambahnya ruas jalan tol tersebut distribusi orang, barang, dan jasa, mulai dari Banten hingga Banyuwangi semakin lancar serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat.
“Ini bagian akhir Jalan Tol Trans-Jawa yang tersambung dari ujung Barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Probolinggo-Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak 2017. Hari ini kita mulai kembali untuk yang sudah siap secara teknis dengan nilai investasi sebesar Rp10,7 triliun, yakni ruas Probolinggo-Besuki,” kata Menteri Basuki.
Komponen Dalam Negeri
Menteri Basuki berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. “Semua itu bergantung sejak awal perencanaan. Untuk itu, saya minta para konsultan untuk tidak main-main dengan mutu hasil pekerjaan. Para konsultan yang sudah dipercaya mengawasi pekerjaan harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” demikian Menteri Basuki.
Selain itu, Basuki juga berpesan kepada kontraktor pelaksana yang melakukan pembangunan untuk memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan arahan Presiden. “Gunakan produk dalam negeri untuk TKDN kita. Dilarang impor. Produk-produk infrastruktur dalam negeri harus dimanfaatkan. Dengan terus dibeli, seperti lead rubber bearing, maka produk-produk tersebut akan semakin berkembang,” ujarnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pembangunan ruas jalan tol ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. “Penyelesaian ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi penting karena selain bagian akhir dari Trans Jawa juga membantu pengembangan aktivitas pariwisata, baik di Jawa Timur maupun Bali,” kata Danang.
“Ini bagian akhir Jalan Tol Trans-Jawa yang tersambung dari ujung Barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Probolinggo-Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak 2017. Hari ini kita mulai kembali untuk yang sudah siap secara teknis dengan nilai investasi sebesar Rp10,7 triliun, yakni ruas Probolinggo-Besuki.”
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Dua Tahap
Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto, dalam laporannya, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi menjadi dua tahap pembangunan, yaitu Tahap I menghubungkan Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km dan Tahap II menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 km.
“Pembangunan Tahap I ini terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi, yaitu Paket 1 ruas Gending- Kraksaan sepanjang 12,88 km dengan progres pembebasan lahan sebesar 92,02 persen. Paket 2, Kraksaan-Paiton (11,20 km) dengan progres pembebasan lahan 89,67 persen; dan Paket 3, Paiton-Besuki (25,60 km) dengan progres pembebasan lahan 28,48 persen. Dengan progres lahan tersebut, kami siap mulai konstruksi Paket 1 dan Paket 2 secara bersamaan di awal Februari 2023 ini yang disusul oleh konstruksi Paket 3 di pertengahan Februari 2023,” ungkap Adi.
Pekerjaan Paket 1 dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk–PT Brantas Abipraya (Persero)–PT Marga Konstruksi Nusantara (KSO). Sementara pengawasan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Virama Karya (Persero). Paket 2 dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur–PT Acset Indonusa Tbk–PT Nindya Karya KSO, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Multi PHI Beta.
Adapun Paket 3 dilaksanakan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk –PT Waskita Karya (Persero) Tbk –PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO), sedangkan pengawasan dibagi menjadi 2 paket, Paket 3A dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Eskapindo Matra, sedangkan Paket 3B masih dalam tahap persiapan pengadaan.
Turut hadir dalam peletakan batu pertama tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit, Sekretaris BPJT Triono Junoasmono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga Subakti Syukur, dan Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto. (*/HRZ)
