Keterlibatan perempuan dalam pembangunan infrastruktur tidak harus dengan terlibat langsung didalamnya. Aspirasi perempuan dalam pembangunan dapat disuarakan pada level kebijakan pemerintah.
Kelompok perempuan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan , inklusif dan menjangkau seluruh gender. Demikian dikatakan Rizki Ananda, ST., M.Eng. selaku PPK 2.4 PJN II Sulawesi Tengah
Oleh karena itu perempuan berpotensi menduduki posisi penting dan strategis mulai dari perancangan, monitoring, sampai dengan evaluasi.
Sebagai salah satu perempuan yang bekerja di bidang infrastruktur, Rizky yang kini menjabat sebagai PPK terus berupaya untuk menjadi teladan dalam berbagai hal.
“Teladan dalam mengerjakan semua tugas dan memenuhi target tepat waktu, serta senantiasa menjaga integritas,” katanya, ketika diwawancarai Lintas menyambut Hari Kartini.
Berawal dari keinginan kuatnya untuk berkecimpung di dunia infrastruktur, Rizky yang merupakan mahasiswi lulusan S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah, lanjut kuliah untuk S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Bertekad untuk memiliki pekerjaan yang linier dengan pendidikan yang didapatnya, setelah lulus S2 dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2009, Rizky pun mencoba peruntungannya untuk bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pertama kali saya mengikuti tes di Makasar pada tahun 2010, dari sekitar 50 orang alumni universitas negeri di sini yang lulus hanya 13 orang dan saya termasuk salah satunya. Saya pun sangat bersyukur dan senang sekali mampu menjadi bagian dari Kementerian PUPR mengingat banyak orang yang bilang masuk PUPR susah, maka saya bangga sekali dapat diterima bekerja di sini,” ungkapnya.
Posisi awal yang didapat Rizky pada saat itu adalah sebagai petugas RKKL, kemudian membantu monitoring evaluasi sebagai petugas E-mon. pada tahun 2015 menjabat sebagai asisten perencanaan, di 2017 menjadi asisten umum, dan pada tahun 2019 menjabat sebagai PPK hingga kini.
Rizky menjelaskan, pertama kali menjadi PPK di PJN III untuk ruas Pagimana – Batui Kabupaten Banggai, kemudian tahun 2020 di ruas Tagolu Kabupaten Poso, dan sekarang di PJN II.
“Bekerja sebagai PPK memiliki seni tersendiri di mana kita harus melakukan semuanya mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan,” tuturnya.
Ia adalah satu-satunya perempuan di sana dan membawahi 15 orang staff, tapi ia menyatakan cukup tegas dalam hal bekerja, dan hal tersebut memberikan dampak positif bagi dirinya.
“Menurut saya jabatan tidak mengenal gender, jadi misal perempuan itu mampu dan punya kapabilitas yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi pemimpin kenapa tidak,” paparnya.
Tantangan antara pekerjaan dan keluarga, kerap menjadi problematika yang harus dihadapi Rizky. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya konsekuensi bekerja di lapangan akan mempengaruhi kehidupannya dalam berumah tangga di kemudian hari. Namun dengan adanya pengertian dan dukungan dari sang suami yang juga merupakan pegawai Kementerian PUPR semua permasalahan bisa diatasi.
“Bekerja di bidang teknik sipil adalah merupakan hobi saya, namun sebagai perempuan yang berkeluarga saya tetap wajib memperhatikan keluarga. Sampai saat ini saya masih terus belajar dan mencoba mendisiplinkan diri, saya harus bisa menempatkan diri dimana pun saya berada baik itu di kantor ataupun di rumah,” jelasnya.
Rizky menambahkan, di saat hari Sabtu dan Minggu jika tidak ada kegiatan pekerjaan maka dia menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga.
“Sebenarnya bukan tidak ada kegiatan karena bagi PPK semua adalah hari kalender, namun di lapangan juga ada pengawas lain sehingga saya meminta kebijaksanaan mereka kalau di hari Sabtu dan Minggu untuk bersama keluarga, dan syukur mereka mengerti.”
