Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung gencar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan potensi dan kekayaan alam nya, demi menciptakan Lampung menjadi daerah yang maju dan pesat serta didukung dalam pembangunan pembangunan infrastruktur, jalan, jalan tol dan pelabuhan.
Potensi pangan saat ini, ialah produksi beras Lampung sebesar 2,59 juta ton, yang merupakan peringkat 5 produksi padi di Indonesia. Pada masa pandemi di tahun 2020, terjadi kenaikan produksi hingga 20%, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) masih 100 pada Februari 2021. Demikian dikemukakan Febrizal Levi Sukmana, ST, MT selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung saat ditemui Lintas di kantornya beberapa waktu lalu.
Kemudian di bidang perkebunan, Lampung mampu menghasilkan karet, singkong, jagung, coklat, kopi, dan gula. Secara andil nasional Lampung dapat menghasilkan gula sebanyak 630.000 ton, singkong sebesar 30,14%, serta jagung sebesar 9,2%. Belum lagi hasil perkebunan buah yang menjadi komoditi ekspor seperti : nanas, pisang dan buah-buahan lainnya.
Selanjutnya Levi menjelaskan, tak kalah menariknya di bidang pariwisata. Garis pantai Provinsi Lampung dimulai dari Bakauheni – Bandar Lampung – Pesawaran – Kota Agung hingga Krui. Di pesisir baratnya pun terdapat potensi wisata pantai yang indah. Lampung juga memiliki beberapa pulau yang saat ini sudah berkembang sebagai daerah wisata air, yaitu Pulau Pahawang, Pulau Tegal, Pulau Legundi, Pulau Wayang dan beberapa pulau lainnya. Terdapat beberapa pulau berpotensi mendapat julukan sebagai ‘Maldives-nya Indonesia’.
Rencana Pembangunan Provinsi Lampung
Selain itu terdapat beberapa Taman Nasional seperti Taman Nasional Way Kambas, Taman Hutan Rakyat Hanura, Menara Siger Bakauheni yang menarik untuk dikunjungi. Ke depannya akan dikembangkan Kawasan Wisata Bakauheni Harbour City.
Sementara itu, dari bidang peternakan, Menteri Pertanian RI mengharapkan Lampung bisa menjadi Lumbung Ternak Nasional atau bisa berkontribusi sebesar 300 ribu ton daging sapi dari kebutuhan nasional 700 ribu ton. Saat ini terdapat fasilitas penggemukan sapi di daerah Metro, Trimurejo, Jabung dan beberapa daerah lainnya. Saat ini pengusaha Bakso Soni yang terkenal di Lampung, tidak perlu lagi impor daging sapi karena sudah banyak diproduksi lokal.
Infrastruktur Pendukung
Levi melanjutkan bahwa potensi-potensi yang dimiliki Provinsi Lampung ini perlu didukung dengan infrastruktur yang baik. Ia memberi contoh potensi di bidang perikanan, di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mentargetkan peningkatan produksi udang di Lampung sebesar 400% pada tahun 2024 sehingga dapat menjadi penghasil udang terbesar di Asia Tenggara.
“Terdapat tambak udang dengan luas total lahan sekitar 26.250 hektar, yaitu di Kawasan Bumi Dipasena dan Bratasena. Tapi hambatan terbesar adalah masalah infrastruktur. Untuk itu, sejak tahun 2015 Provinsi Lampung berusaha agar Jalan Simpang Penawar – Gedong Aji Baru – Rawa Jitu bisa diambil alih oleh Pusat, sebab Provinsi Lampung tidak sanggup mengerjakan pembangunan jalan tersebut sepanjang 64,2 km.”
Saat ini jalan tersebut sudah dikerjakan oleh BPJN Lampung dengan kontrak MYC sebesar Rp. 184,7 Miliar dari dana SBSN TA 2020-2022. Selain itu, untuk mendukung peningkatan hasil produksi udang, normalisasi dan revitalisasi kanal-kanal di Bumi Dipasena sudah direncanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Tol Trans Sumatera
Provinsi Lampung yang berpenduduk lebih dari 9 juta jiwa, kini telah dilalui Jalan Tol. Jalan Tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Lintas Sumatera yang menghubungkan Aceh-Medan-Palembang-Bakauheni, dan diharapkan mampu menjadi pengumpul bagi konektivitas Jalan Nasional/ Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Namun, Levi mengatakan bahwa pada kenyataannya, saat ini ada beberapa exit Tol yang kurang maksimal karena terhubung dengan Jalan Provinsi yang tidak mantap.
“Beberapa exit, seperti Sidomulyo, Gunung Batin, Bujuk Tenuk, Simpang Tulung Randu (Lambu Kibang) dan Simpang Mesuji E, terjadi degradasi yaitu begitu keluar Tol bertemu jalan rusak. Sebaliknya, terjadi hambatan bagi yang mau masuk Tol,” katanya saat wawancara dengan Lintas.
Alokasi Anggaran
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang teralokasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 48 Miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp. 38,5 Miliar, dan Peningkatan Jalan sebesar Rp. 9,5 Miliar. Realisasi tahun 2020 adalah Rp. 46 Milyar.
Untuk APBD sendiri, Dinas BMBK mendapatkan alokasi sebesar Rp. 325 Miliar. Menurut Levi, dengan struktur APBD Provinsi Lampung yang sebesar Rp 7 Triliun, belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada di Lampung. Untuk itu, Dana Alokasi Umum (DAU) perlu ditingkatkan.
“Kami mengusulkan agar perhitungan DAU yang digunakan jangan hanya berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk, tetapi perlu ditambahkan koefisien PNBP yang masuk dari Provinsi tersebut ke Pemerintah Pusat,” demikian Levi.
Menurutnya, manfaat program DAK dan PHJD dirasa sangat besar, khususnya dalam membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan berstatus provinsi.
Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung mengalami kondisi budget constraint untuk pembiayaan infrastruktur jalan, sementara pemeliharaan jalan provinsi membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjamin kelancaran transportasi dan distribusi logistik.
Lebih lanjut Levi memaparkan bahwa terkait Kebijakan Kementerian PUPR dalam rangka pembinaan teknis melalui program DAK dan PHJD, Provinsi Lampung memerlukan pelatihan dan pembinaan dalam penyusunan data teknis, serta pendampingan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, kendala lain yang dirasa adalah proses pelelangan yang sering mengalami sanggahan sehingga menyebabkan waktu pelelangan menjadi panjang.
Pencapaian Tahun 2020
Capaian kinerja jalan mantap di tahun 2020 baru mencapai 74,77 %. Angka ini masih jauh dari target sebesar 79%. Menurut Levi, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, Kendala Anggaran (Budget Constraint), ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan & pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
Selain itu ada pula rasionalisasi (efisiensi) anggaran APBD Pemerintah Provinsi Lampung, serta kualitas pekerjaan yang masih belum maksimal dan tidak sesuai dengan umur rencana.
Harapan dan Rencana
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menerapkan beberapa strategi. Di antaranya adalah strategi pendanaan infrastruktur secara kreatif untuk mengatasi kendala Budget Constraint.
Hal ini dilakukan melalui pendanaan : DBH, CSR, DAK, Hibah, pinjaman luar negeri dan KPBU. Selain itu, diharapkan terdapat diskresi untuk penanganan jalan provinsi dapat dilakukan oleh Pusat.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong peningkatan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, serta melakukan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/kota. Pemilihan prioritas penanganan diberikan kepada ruas-ruas penting dan strategis penggerak ekonomi kewilayahan.
Ke depannya, Levi memiliki harapan, dengan dana provinsi yang masih kurang, sedangkan di dalam RPJMN, Lampung memiliki tanggung jawab pengembangan Kawasan Industri : Tanggamus, Pesawaran, Way Pisang dan Kawasan Industri Lampung, maka perlu dukungan Pusat untuk mendapatkan tambahan dana berupa pinjaman dan investasi dalam bentuk KPBU ataupun Blue book, selain mengharapkan ada peningkatan DAU, DAK dan APBN.
