Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Hery Trisaputra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (17/2/2022).
Hery menjelaskan proyek pembangunan rusun di IKN itu akan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Mekanisme pembiayaannya akan dijadikan satu dengan proyek pembangunan rusun Karawang Spuur.
“Sektor perumahan ada Karawang Spuur serta rusun IKN,” ungkap dia.
Adapun nilai investasi pembangunan dua rusun itu diperkirakan mencapai Rp 19,12 triliun.
Saat ini progresnya memasuki tahapan persiapan outline business case (OBC) atau pra-studi kelayakan awal dan final business case (FBC) atau disebut pra studi kelayakan akhir.
Dengan skema KPBU, pemerintah bisa mengurangi beban APBN dalam pembangunan tersebut.
Disisi lain, hingga kini belum ada pembiayaan khusus yang diberikan untuk Kementerian PUPR guna proses pembangunan di IKN Nusantara.
Menurut Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, meski UU IKN telah disahkan namun belum ada arahan guna merevisi anggaran.
“RUU memang sudah jadi UU, tapi kami belum ada arahan revisi atau penambahan anggaran untuk IKN hingga saat ini,” jelasnya.
Diketahui pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2022 mencapai Rp 100,59 triliun. Pagu anggaran itu telah disetujui Komisi V DPR pada 6 September 2021 lalu.
Adapun dana tersebut akan digunakan sebesar Rp 3,12 triliun untuk operasional pegawai, sebesar Rp 2,52 trilun guna belanja operasinal barang, lalu Rp 4,56 triliun untuk anggaran pendidikan serta Rp 90,40 triliun sebagai belanja non operasional.
Terkait dengan pembangunan tahap awal di IKN Nusantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pemerintah menyiapkan dana awal senilai Rp 46 triliun. Anggaran itu diajukan Kementerian PUPR untuk mulai membangun jalan, drainase, bendungan dan Istana Negara.
“Anggaran pembangunan tahap awal itu sampai 2024,” ucap Basuki.
Basuki mengungkapkan usulan biaya itu telah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pembangunan IKN Nusantara, lanjut Basuki, dapat dimulai semester II tahun ini.
“Kalau ada anggarannya ya langsung (dibangun), cuma sekarang itu tadi (belum dialokasikan). Kami sudah ajukan tapi belum diputuskan,” pungkasnya. (*)
