JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi Jembatan Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Rabu (21/1/2026).
Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya pembangunan permanen delapan jembatan serta penanganan 30 titik longsor pada ruas jalan nasional di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam peninjauan tersebut, Dody didampingi Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud. Ia menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah guna memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan pascabencana.
“Pembangunan jembatan permanen ini kita percepat meskipun sebagian wilayah masih dalam tahap tanggap darurat. Beberapa jalur sudah mengalami kemacetan karena pembatasan tonase kendaraan yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kalau tidak segera dipercepat, persoalan di lapangan akan terus terjadi, sementara masyarakat tetap membutuhkan logistik,” ujar Dody.
8 Jembatan di Aceh
Pada Januari 2026, Kementerian PU mulai menangani delapan jembatan di Aceh secara permanen, yakni Jembatan Krueng Meureudu, Jembatan Krueng Tingkeum, Jembatan Teupin Mane, Jembatan Ulee Langa, Jembatan Krueng Beutong, Jembatan Pelang, Jembatan Mengkudu I, dan Jembatan Pante Dona.
Selain pembangunan jembatan, Kementerian PU juga melakukan penanganan 30 titik longsoran yang tersebar di sejumlah ruas strategis, antara lain ruas Bireuen–Batas Kota Bireuen/Bener Meriah, Batas Bener Meriah–Aceh Tengah–Kota Takengon,
Sp. Uning (Batas Kota Takengon)–Uwaq (Km 370), Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejereng–Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara, Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kutacane, Genting Gerbang–Nagan Raya, serta Pameu–Genting Gerbang.
Jembatan Permanen
Dody menjelaskan, pembangunan jembatan permanen dirancang untuk menggantikan struktur sementara sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa mendatang. Setiap jembatan diperkirakan membutuhkan waktu konstruksi sekitar delapan hingga sembilan bulan.
“Karena ini jembatan permanen untuk masyarakat, maka perencanaan teknisnya harus matang agar aman, andal, dan berkelanjutan,” kata dia.
Khusus untuk Jembatan Krueng Tingkeum, Kementerian PU menerapkan skema pembangunan bertahap dengan tetap memfungsikan jembatan sementara selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat tetap terjaga.
“Nantinya masyarakat akan memiliki beberapa alternatif jalur. Setelah seluruh penanganan selesai, kemacetan dapat terurai secara bertahap,” jelas Dody.
Ditarget Rampung Juni 2026
Secara keseluruhan, Kementerian PU akan menangani pembangunan permanen sebanyak 20 unit jembatan dan 68 titik longsoran di Provinsi Aceh. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan rampung secara bertahap hingga Juni 2026.
Menurut Dody, penanganan jembatan menjadi fokus utama pada tahap awal pascabencana guna mencegah terputusnya konektivitas antarwilayah.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada satu pun kabupaten dan kota yang terisolasi. Karena itu, seluruh jembatan nasional kita percepat penanganannya agar mobilitas dan distribusi logistik tetap berjalan,” tegasnya.
Dody menambahkan, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.
“Setelah masa tanggap darurat berakhir, Kementerian PU akan melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur dasar secara berkelanjutan,” ujar Dody. (*/CHI)
Baca Juga: Akses Jalan Terputus di Jeumpa Aceh, Menteri PU Perintahkan Penanganan Darurat
