JAKARTA, LINTAS – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, meninjau operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (30/7/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) melalui pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi.
“Kehadiran UPPKB sangat krusial sebagai gerbang utama dalam pengawasan kendaraan angkutan barang. Bila sistem ini berjalan optimal, maka dampaknya besar terhadap keselamatan lalu lintas dan umur infrastruktur jalan,” ujar Aan dalam keterangannya usai kunjungan.
Gunakan Teknologi WIM untuk Seleksi Awal Kendaraan
Kedua UPPKB yang dikunjungi telah dilengkapi dengan perangkat Weight in Motion (WIM), yakni alat pengukur berat kendaraan otomatis yang dipasang di badan jalan. Teknologi ini mampu menimbang kendaraan dalam kondisi bergerak, sehingga tidak perlu berhenti untuk ditimbang.
Aan menjelaskan, WIM berfungsi sebagai sistem seleksi awal untuk mengidentifikasi kendaraan bermuatan lebih sebelum diarahkan ke jembatan timbang untuk verifikasi dan penindakan. Teknologi ini dinilai efektif dalam mempercepat proses pengawasan serta mengurangi potensi manipulasi data timbangan.
Dorong Integrasi Data Digital dan Sinergi Antarinstansi
Dalam kesempatan itu, Aan juga menekankan pentingnya integrasi data lintas instansi untuk mendukung pengawasan berbasis digital.
Sistem Jembatan Timbang Online (JTO) pada UPPKB ke depan diharapkan terhubung langsung dengan dashboard MitraDarat, serta terintegrasi dengan data kendaraan dari BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan Regident Polri.
“Dengan sistem yang terintegrasi, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL bisa dilakukan secara real-time, akurat, efisien, dan transparan. Ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital transportasi darat,” katanya.
Baca Juga:
Sebagai bagian dari upaya modernisasi jangka panjang, Kementerian Perhubungan juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan UPPKB.
Skema ini dinilai dapat mempercepat pengembangan infrastruktur dan layanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. (CHI)
