Ambon, Lintas – Ketersediaan air bersih dan layak minum yang dapat disediakan dari sumber air tanah di Provinsi Maluku masih sangat terbatas, mengingat hampir sebagian besar kawasan pulau terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) tidak memiliki potensi sumber air tanah karena kondisi lapisan geologi dan hidrogeologi yang impermeable (lapisan kedap air).
Hal ini dapat dilihat pada Peta Cekungan Air Tanah Indonesia sesuai Keputusan Presiden Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah, jelas Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku (BWS Maluku) Marva Ranla Ibnu, ST, MT, kepada Lintas, Selasa (12/7/2022).
Marva mengatakan, upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut di Maluku dengan melakukan kegiatan perencanaan melalui survei pendugaan geolistrik, pelaksanaan konstruksi melalui pengeboran air tanah untuk air baku dan infrastruktur penunjangnya.
Kemudian, BWS Maluku juga melakukan pembangunan sarana dan prasarana air baku yang bersumber dari air permukaan dan hujan seperti pembangunan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH), sarana dan prasarana air baku di sungai, dan infrastruktur embung air baku maupun embung konservasi pada kawasan yang tergolong wilayah pulau 3T.
Bendungan Way Apu di Pulau Buru, Maluku.
“Ini yang lebih dominan kami lakukan di pulau-pulau seperti yang ada di Maluku Barat Daya, Kisar, Leti, dan itu sudah dilakukan sejak program ini dimunculkan. Kami tahu persis pembangunan di pulau-pulau itu sangat berbeda dengan di daratan, karena air di pulau-pulau itu sangat terbatas sehingga kami lebih mengedepankan di air permukaan, tetapi air permukaan juga sangat terbatas sehingga dibuat embung-embung sebagai konservasi.” jelas Marva.
Terkait aksebilitas jalan menuju pemanfaatan infrastruktur BWS Maluku di pulau 3T Marva menjelaskan, sebagian besar hanya dapat dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi laut karena keterbatasan sarana transportasi udara serta zona lintas pulau di Maluku. Apalagi, perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan terganggunya aktivitas pembangunan dan lalu lintas transportasi.
Selain itu, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur BWS Maluku di wilayah 3T menjadikan terbatasnya waktu mobilisasi peralatan dan bahan/material konstruksi antarpulau.
Juga keterbatasan material pabrikasi dari luar Maluku yang memerlukan waktu pengiriman relatif lama dan berpengaruh pada jadwal pelaksanaan. Sementara, terkait permasalahan lahan memerlukan pendekatan persuasif dan koordinasi internal dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat pemilik lahan.
Bak air baku Kampung Pisang, Desa Batu Merah
PSN Bendungan Way Apu
BWS Maluku menunjang prioritas program strategis nasional (PSN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui kegiatan pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, yang sedang on going. Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampungan sebesar 50,05 juta m³ yang ditargetkan selesai pada 2024.
Bendungan Way Apu yang membendung Sungai Way Apu dibangun di atas lahan seluas sekitar 422 hektar dengan tipe urugan inti tegak mencapai 72 meter, lebar puncuk 12 meter, dan panjang puncuk 490 meter.
“Dari 422,08 hektar yang kami bebaskan untuk pembangunan Bendungan Way Apu, ada sekitar 238 hektar yang akan digenangi air dan ada bagian jalan dan jembatan yang akan tergenang pada saat bendungan itu di-impounding,” jelas Marva.
Marva mengatakan, BWS Maluku bekerja sama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku berkolaborasi menyangkut aset jalan dan jembatan. BPJN Maluku harus memindahkan aset tersebut supaya aksesibilitas masyarakat tidak terganggu. Program ini sudah disetujui pemerintah dan BWS Maluku membantu dalam soft component-nya.
ABSAH di Desa Batumiau, Pulau Letti, Maluku.
“Artinya, jalan ini kewenangan dari balai jalan, maka kami berkolaborasi dengan balai jalan bagaimana jalan ini sebelum di-impounding, teman-teman BPJN harus memindahkan jalan dan jembatan tersebut. Sebenarnya, itu diserahkan penuh ke kami, tetapi karena ini menyangkut aset balai jalan maka kami hanya membantu dalam soft component menyangkut Amdal,” jelas Marva.
Bendungan Way Apu akan menjadi bendungan multifungsi, antara lain sebagai infrastruktur penyediaan air baku, air irigasi, pengendali banjir, dan PLTA 8 MW sebagian rumah masyarakat yang ada di Maluku.
“Kami tahu persis biaya di Maluku ini agak sedikit mahal karena daya yang digunakan untuk proses produksi adalah dari bahan fosil dan PLTD yang selama ini lebih dominan. Diharapkan dengan adanya Bendungan Way Apu bisa menghasilkan listrik 8 MW yang artinya kami subsidi 8 MW itu setara dengan 8.000-an rumah masyarakat yang notabene-nya 900 watts yang bisa terbantu biayanya. Karena 8 MW itu akan mengurangi pembelian minyak dari fosil, sehingga bila ini jadi dimanfaatkan, maka akan lebih berkembang lagi dan ini akan diminati,” kata Kepala BWS Maluku.
“Di kota Ambon ada potensi untuk hal yang sama seperti di Pulau Buru, yaitu ada ada studi dari kami untuk lebih besar lagi kapasitas daya listrik yang akan dikeluarkan. Jadi saya rasa ini akan lebih bermanfaat dan akan diminati dan masyarakat akan terbantukan terutama pemerintah,” ungkap Marva.
Kepala BWS Maluku Marva Ranla Ibnu, ST, MT.
Harapan dan rencana ke depan
Dalam pembangunan infrastruktur BWS Maluku di pulau 3T agar terus dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, dan kesehatan melalui pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal untuk kelangsungan hidup masyarakat sesuai visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.
“BWS Maluku mendorong pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana air baku, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri (dibangun/ ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara),” tutup Marva. (FD)
Baca juga:
Pembangunan di Wilayah 3T Maluku Belum Maksimal
Percepatan Pembukaan Akses Jalan di Maluku Tenggara Masih Terganjal Anggaran
