JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera untuk periode 2025 hingga 2028 mencapai hampir Rp 74 triliun.
Ia menyampaikan hal tersebut saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (27/1/2026).
Menurut Dody, anggaran tersebut disusun berdasarkan rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) yang saat ini tengah dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
“Sebagai informasi, dari hasil renduk dan renaksi kami, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025 sampai dengan 2028 hampir Rp 74 triliun,” ujar Dody.
Rinciannya, kebutuhan anggaran tanggap darurat mencapai Rp 4,8 triliun, sementara tahap rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sekitar Rp 69 triliun. Adapun alokasi anggaran per provinsi meliputi Aceh sebesar Rp 39,89 triliun, Sumatera Utara Rp 15,21 triliun, dan Sumatera Barat Rp 18,88 triliun.
Anggaran Darurat
Dody menjelaskan, pada tahun 2025 telah terealisasi anggaran tanggap darurat sebesar Rp 576 miliar. Sementara pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 4,27 triliun serta Rp 24,55 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berlanjut hingga 2028. Kebutuhan anggaran pada tahun 2027 sebesar Rp 28 triliun dan pada 2028 sebesar Rp 16,22 triliun,” jelasnya.
Dody menambahkan, penanganan bencana dilakukan secara terpadu melalui empat sektor utama, yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis. Sejak awal kejadian bencana, pemerintah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya secara masif.
Mobilisasi Alat Berat
Menurut Dody, sekitar 1.377 personel Kementerian PU dikerahkan, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta didukung 1.366 personel TNI dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memobilisasi 1.937 unit alat berat, 500 unit sarana dan prasarana pendukung, serta 6.352 bahan material untuk mendukung penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Sejak 12 Desember 2025, kami juga meluncurkan program padat karya yang melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal. Ini tidak hanya mempercepat penanganan, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat,” kata Dody.
Berdasarkan rekapitulasi penanganan bencana Sumatera per 27 Januari 2026, sektor Bina Marga mencatat seluruh 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional terdampak telah kembali 100 persen fungsional per 30 Desember 2025. Kondisi ini memastikan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Di sektor Sumber Daya Air, terdapat 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan tujuh daerah irigasi kewenangan daerah yang terdampak bencana. Hingga kini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23 persen, dengan prioritas pada jaringan irigasi yang menopang sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam, melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Normalisasi Sungai
Sementara itu, penanganan sungai difokuskan pada normalisasi dan pengamanan alur sungai akibat banjir berulang dan hujan susulan. Dari total 77 sungai nasional terdampak, progres penanganan telah mencapai sekitar 52 persen dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
“Kami mengidentifikasi bahwa jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedimen berupa pasir dan kayu masih sangat mungkin terbawa ke hilir. Karena itu, kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang ditargetkan selesai paling lama Oktober 2028,” ujar Dody.
Di bidang Cipta Karya, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar masyarakat. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan seluruhnya kembali fungsional pada 15 Februari 2026.
Untuk sektor sanitasi, penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah telah mencapai 83 persen, dengan target fungsional penuh pada pertengahan Februari 2026.
Membangun Sumur Bor
Kementerian PU juga membangun sumur bor dalam dan dangkal sebagai sumber air bersih pendukung. Saat ini, progres sumur bor dalam mencapai 15 persen dan sumur bor dangkal 53 persen, dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadhan.
Pada Bidang Prasarana Strategis, Kementerian PU telah menangani pembersihan lumpur di 171 lokasi fasilitas umum, dengan 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Selain itu, pembangunan 1.217 unit hunian sementara terus berjalan, serta penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan dapat beroperasi sebelum 15 Februari 2026.
“Kami ingin pemulihan ini tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Dody. (*/CHI)
Baca Juga: Pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Dimulai 2026, Tahap Awal Tomang–Medan Satria
