JAKARTA, LINTAS — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut harus siaga penuh selama 24 jam untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kondisi laut diprediksi akan dipengaruhi gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan intensitas tinggi yang dapat memicu risiko keselamatan pelayaran.
“Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam tanpa kompromi,” kata Menhub Dudy saat membuka Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut sekaligus Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Minggu (7/12/2025).
Pergerakan Penumpang Laut Capai 2,62 Juta Orang
Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Nataru, diperkirakan 2,62 juta orang akan melakukan perjalanan melalui moda transportasi laut. Menhub menegaskan bahwa meningkatnya aktivitas penumpang harus diimbangi penguatan aspek keselamatan.
“Keselamatan bukan hanya prioritas. Keselamatan adalah harga mati. Keselamatan terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi,” ujarnya.
Menhub juga mengingatkan kembali dua insiden pelayaran yang terjadi beberapa waktu terakhir, yakni tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Kedua kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh ditawar.
Dalam forum tersebut, Dudy memerintahkan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta merumuskan langkah-langkah inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sejumlah instruksi disampaikan, di antaranya, pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) diperketat dan dilakukan secara menyeluruh, pengawasan kelebihan muatan diperkuat tanpa tolerans, kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran dioptimalkan selama periode Nataru.
Koordinasi dengan BMKG dan instansi terkait dilakukan secara real-time untuk memastikan informasi cuaca ekstrem tersampaikan dengan cepat dan akurat.
“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tegas Dudy.
Dorong Transformasi Digital Maritim
Dudy juga mengapresiasi Ditjen Perhubungan Laut yang terus mendorong transformasi digital di sektor kemaritiman. Melalui platform MaritimHub, Ditjen Perhubungan Laut telah menyediakan berbagai layanan cepat dan terpadu lintas direktorat, seperti:
- Persetujuan kerja keruk di kepelabuhanan
- Pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya
- Sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- Registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP)
- Pengujian pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP)
“Digitalisasi ini bukan tujuan akhir, tetapi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang makin efektif, transparan, dan dipercaya. Keselamatan adalah fondasi, tetapi pelayanan adalah wajah kita,” ujarnya.
Fase Transisi ASDP ke Perhubungan Laut
Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut memasuki fase transisi penting terkait pengalihan tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat.
Transisi ini disebut bukan sekadar penyesuaian administrasi, tetapi juga penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional, termasuk layanan penyeberangan antarpulau.
“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” kata Dudy. (CHI)
Baca Juga: 644 Ribu Wisman Pilih Kereta Api untuk Jelajahi Indonesia Sepanjang 2025
