Memanfaatkan Berbagai Fasilitas Usai KTT G-20

Denpasar, Lintas – Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Bali dari kegiatan sektor perhubungan setelah terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 antara lain, tersedianya sarana, prasarana, dan sistem pengendalian lalu lintas yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung mobilitas.

Usai KTT, Infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bertransisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Dishub Bali) Dr Ir IGW Samsi Gunarta, Mappl, Sc, menjelaskan, peranan Dishub Bali dalam kaitannya dengan penyelenggaraan KTT G-20 adalah mendukung sejumlah tugas Panitia Pusat cq Kementerian Perhubungan dalam bidang logistik dan infrastruktur terkait transportasi.

Bus listrik untuk delegasi G-20

Dukungan tersebut antara lain berupa pengawasan operasional bus listrik, kendaraan listrik untuk delegasi, sepeda motor listrik untuk petugas pengamanan, pemeriksaan teknis (ramp check) kendaraan listrik, dan perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) di wilayah pelaksanaan kegiatan KTT G-20.

Perencanaan MRLL ini berkolaborasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) eksternal, seperti Ditlantas Polda Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat XII, dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, yang mencakup pengamanan serta rekayasa arus lalu lintas, khususnya pada acara puncak Presidensi G-20 mendatang.

Koordinasi juga meliputi penyediaan prasarana pendukung di sektor transportasi antara lain, ketersediaan parkir dengan kelengkapan pendukung, charging station kendaraan listrik, akses keluar masuk, fasilitas keselamatan jalan, lampu penerangan jalan umum, hingga alur kendaraan yang akan digunakan selama kegiatan KTT G-20.

Kegiatan penyediaan perangkat pengendalian lalu lintas (ATCS)

Pengendalian area traffic control system (ATCS) Jalan Bypass Ngurah Rai dilaksanakan Dishub Bali melalui command control room (CCRoom) dengan mengoperasikan closed circuit television (CCTV) di lokasi penyelenggaraan, seperti Mangrove Center Suwung, ruas jalan Simpang Siligita-Hotel Samabe, ruas Jalan Raya Uluwatu, serta Kawasan Pantai Kuta.

Upgrading perangkat keras dan lunak ATCS sedang dalam proses pengerjaan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat karena fasilitas ATCS eksisting yang dibangun pada 2011 harus diperbarui. Live streaming ATCS diaktifkan kembali melalui situs Bali Satu Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Kadishub Bali mengatakan, salah satu tantangan global yang dihadapi saat ini adalah pencemaran udara akibat emisi karbon, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon. Oleh karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan di sektor perhubungan harus diarahkan melalui peningkatan penggunaan transportasi publik dan sarana transportasi ramah lingkungan rendah emisi berupa kendaraan bertenaga listrik berbasis baterai.

Motor listrik untuk petugas keamanan

Sejumlah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan badan usaha antara lain, penyediaan bus listrik oleh PT Inka (Persero), mobil listrik delegasi oleh Hyundai, Toyota, dan Wuling, charging station oleh PT PLN (Persero), motor listrik Gesits oleh PT Gesits Bali Pratama dan PT Wijaya Karya Manufaktur, motor listrik Smoot oleh PT Smoot Motor Indonesia dan Lazada Logistics, serta biaya operasional kendaraan (BOK) Bus listrik oleh Kementerian Perhubungan.

Masyarakat turut berperan aktif dalam kegiatan di bidang perhubungan. Beberapa di antaranya telah terlaksana antara lain, peminjaman sepeda dan sepeda motor listrik bagi aparat keamanan serta hotel di kawasan ITDC Nusa Dua.

Masyarakat yang bergerak dalam usaha yang termasuk dalam ekosistem kendaraan bermotor listrik (dealer, ATPM, pelaku konversi) memperoleh manfaat berupa exposure penggunaan kendaraan listrik dalam skala yang lebih luas, termasuk pemberitaan hingga luar negeri. Dengan penggunaan kendaraan listrik, pemerintah berharap kesadaran masyarakat tentang mobilitas masa depan yang lebih ramah lingkungan akan semakin meningkat.

Kegiatan serah terima Motor Listrik oleh PT. Gesits Bali Pratama dan PT. Wijaya Karya Manufaktur.

Sinergi antar lembaga

Dalam persiapan penyelenggaraan KTT G-20, Dishub Bali bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Bali berkaitan dengan pekerjaan fisik, seperti penataan jalan dan kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai berupa pembangunan gerbang masuk, area drop-off, wantilan, tracking mangrove, area persemaian, area penerima (lobi, ticketing, kantor penerima), menara pandang, viewing deck ke arah Teluk Benoa, dan area parkir di sekitar Waduk Muara.

Kerja sama dengan Dinas Pariwisata Bali berkaitan dengan kesiapan akomodasi dan promosi, dengan pengelola kawasan ITDC Nusa Dua berkaitan dengan pembangunan sarana pendukung transportasi berbasis bus listrik di dalam kawasan, serta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Bali terkait showcase penggunaan energi baru terbarukan.

Ekonomi Kerthi Bali

Kadishub Bali menjelaskan, pengembangan sektor perhubungan di Bali diarahkan untuk mendukung Pulau Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus mendukung program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, yaitu memastikan Bali memiliki kapasitas yang cukup sebagai pintu masuk wisatawan ke Bali serta ke daerah lain di Indonesia melalui Bali dengan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai maupun Bandara Bali Utara (dalam rencana).

Kegiatan penyediaan Charging Station oleh PLN (Persero)

Kemudian membangun sistem mobilitas perkotaan di kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) sesuai rencana mobilitas perkotaan berkelanjutan; Membangun aksesibilitas yang baik menuju 11 kawasan strategis pariwisata Bali melalui pengembangan angkutan massal berbasis jalan maupun rel; Penggunaan transportasi ramah lingkungan berbasis kendaraan listrik, serta membangun infrastruktur transportasi sebagai sarana mengurangi kesenjangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan.

Dishub Bali berharap dalam pengembangan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia memiliki konsep “next level transportation services”. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali, serta badan usaha mengembangkan konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau model pembiayaan lain. Alternatif pembiayaan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dan operasinya dapat dilakukan dengan memanfaatkan tingginya kunjungan wisatawan yang saat ini menggunakan sarana kendaraan pribadi atau sewa berbiaya relatif mahal.

Pembangunan infrastruktur transportasi di Dishub Bali sampai saat ini belum terlalu banyak memerlukan pembebasan lahan, tetapi untuk ke depannya, bila dibutuhkan lahan maka sebisa mungkin yang digunakan adalah lahan tidak produktif. Pembebasan lahan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur transportasi selama ini lebih berkaitan dengan kegiatan Dinas PUPR Bali seperti pembangunan jalan bebas hambatan, dan jalan tol. Perlu dipikirkan pengembangan moda transportasi masal berbasis rel yang lebih efisien dalam penggunaan ruang.

Menurutnya, kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dishub Bali adalah keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Bali menyediakan anggaran kegiatan di sektor perhubungan, seperti biaya operasional angkutan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, masalah lain terkait kapasitas sumber daya manusia yang ada. (*)

Majalah BPJN Babel Edisi 2 – BPJN Babel Siap Sukseskan G20