Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada acara Pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 pada tanggal 15 Maret 2021 secara daring (online), mengarahkan bahwa pada tahun 2022, harus memberikan perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui “OPOR”.
Menteri Basuki menjelaskan yang dimaksud dengan “OPOR” dengan ilustrasi sebagai berikut:
Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun, contohnya pemanfaatan idle capacity di sektor air minum dan pemanfaatan rumah susun yang belum optimal;
Pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu;
Operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun sebelumnya, maka pada TA 2022 harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan, misalkan target 13 bendungan dan beberapa jembatan bentang panjang;
Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, misalnya irigasi, kanal banjir, jalan dan jembatan Nasional yang rusak akibat bencana, dll.
Selain OPOR, Menteri Basuki juga menekankan bahwa pembangunan baru yang akan dilaksanakan pada TA 2022 harus benar-benar diseleksi secara ketat, dan harus dipastikan selesai dan berfungsi pada tahun 2023. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan desain teknis, juga hanya dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik yang dapat diselesaikan pada tahun 2023.
Peserta Mengikuti Acara KONREG 2021
Dalam Acara pembukaan Konsultasi Regional 2021, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Rakorbangwil Bidang PUPR Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17-23 Februari 2021 dengan 13 Kementerian/Lembaga.
Kepala BPIW menjelaskan bahwa Koordinasi dan sinergi kebijakan antar K/L untuk mendukung terpadunya pengembangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur PUPR. Hal ini merupakan penajaman dari koordinasi yang selama ini telah dilaksanakan oleh BPIW bersama dengan K/L terkait dalam rangka persiapan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR dalam Konsultasi Regional (Konreg).
Pembukaan Konreg ini juga mengundang para narasumber sebagai berikut: Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan paparan Best Practices Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Jawa Tengah; Agus Pambagio menyampaikan paparan Penyempurnaan Tata Kelola Pembangunan Infrastruktur PUPR Menuju Indonesia Maju dan Aviliani yang memaparkan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Saat dan Setelah Pandemi Covid-19.
Pembukaan Konsultasi Regional ini dihadiri Perwakilan Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR; serta peserta Konreg Kementerian PUPR.(ROY)
