JAKARTA, LINTAS — DPR memberikan sorotan positif terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan mengambil alih tanggung jawab penuh atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Whoosh. Keputusan ini dinilai tepat untuk meredam polemik terkait utang dan efisiensi proyek yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap kepemimpinan yang tepat dengan mengambil tanggung jawab tersebut.
“Sebagai kepala negara, tentu harus bertanggung jawab atas proyek nasional seperti ini,” ujarnya saat ditemui wartawan, Kamis, 6 November 2025.
Lasarus menambahkan bahwa meskipun terdapat pro dan kontra, Whoosh tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
. “Hingga saat ini kereta cepat ini beroperasi dengan baik. Dari sisi bisnis memang bukan ranah kami, tapi dari layanan publik, keberadaannya jelas bermanfaat,” katanya.
Ia juga menekankan kenyamanan perjalanan yang ditawarkan, yang lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi. “Banyak yang bilang naik Whoosh ke Bandung jauh lebih cepat dibanding naik mobil,” tambahnya.
Politisasi Proyek
Presiden Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam politisasi proyek ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa, 4 November 2025.
“Ada pihak-pihak yang mungkin ingin menimbulkan kegelisahan. Tenang saja, bangsa kita kuat dan kaya,” kata Prabowo dengan tenang sambil menegaskan optimisme nasional.
Selain itu, Prabowo meminta semua pihak untuk tidak ikut memicu keributan politik terkait proyek Whoosh. Menurutnya, seluruh aspek finansial dan teknis proyek telah dipelajari dengan matang.
“Saya sudah memahami masalahnya, tidak ada kendala besar. Pemerintah akan menanggung seluruh tanggung jawab Whoosh,” tegasnya.
Baca Juga: KAI Buka Pemesanan Tiket Bertahap untuk Perjalanan 1 Desember 2025
Langkah ini juga memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, baik dari sisi hukum maupun finansial. Ia menekankan bahwa meskipun aspek bisnis proyek mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut, prioritas utama pemerintah tetap memberikan layanan publik yang berkualitas. (GIT)
