JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis pada 2026 mendatang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari agenda Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar.
“Masih tetap Asta Cita seperti irigasi, konektivitas,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Menurut Diana, selain pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti Sekolah Rakyat. Proyek ini dilanjutkan karena belum seluruhnya rampung pada tahun 2025.
“Yang masih kita lanjutkan karena belum selesai pada tahun ini,” tambahnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda pemerataan pendidikan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama di wilayah pelosok Indonesia.
Mengapa Proyek Ini Penting untuk Dilanjutkan?
Kelanjutan pembangunan infrastruktur menjadi penting mengingat arah kebijakan nasional ke depan difokuskan pada pemerataan layanan dasar, transformasi sosial, dan penguatan ekonomi lokal. Hal ini tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa RKP 2026 menjadi dokumen strategis yang harus dijalankan secara serius di tengah kondisi global yang tidak menentu.
“Transformasi menyeluruh dari sosial, ekonomi, hingga tata kelola mutlak dibutuhkan agar kita bisa tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” kata Rachmat.
Fokus Utama RKP
RKP 2026 mengangkat tema besar “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Penguatan Ekonomi Produktif dan Inklusif” sebagai langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pembangunan akan diarahkan pada:
- Penguatan fondasi ekonomi daerah
- Pemberdayaan masyarakat desa
- Pemerataan akses terhadap layanan dasar
Sejumlah program prioritas yang akan menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi antara lain pembangunan perumahan rakyat, digitalisasi sektor pendidikan, dan program pengurangan kemiskinan secara terpadu.
Implementasi RKP?
Rachmat juga mengingatkan bahwa pelaksanaan RKP 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat.
“Urgensi keterlibatan semua pihak sangat tinggi, dan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan di setiap tingkatan pemerintahan,” tegasnya.
Baca Juga: Kolaborasi Kementerian PU dan TNI Diperkuat, Ini yang Akan Dilakukan
Melalui kelanjutan proyek-proyek strategis seperti irigasi dan Sekolah Rakyat, masyarakat akan merasakan langsung dampak positif dari pembangunan, terutama dalam hal akses air, pendidikan, dan konektivitas antarwilayah. Selain itu, program tersebut juga dinilai sebagai langkah awal dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Dengan sinergi antara Kementerian PU dan Bappenas, pembangunan nasional ke depan diharapkan lebih terarah dan menjawab tantangan global serta ketimpangan antar wilayah secara konkret. (GIT)
